Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mulai buka suara terkait rumor pemanggilan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terkait serangan ke Kamboja yang mulai intensif terjadi pada awal bulan Desember ini.
Adapun rumor pemanggilan ini kian menguat setelah Kamboja resmi melaporkan penyerangan negaranya ke DK PBB pada Rabu lalu (10/12/2025).
Dikutip dari Phnom Penh Post, dalam suratnya Kamboja menuding Thailand telah melanggar Piagam PBB dengan melakukan serangan bersenjata tanpa adanya provokasi dari pihaknya.
Selain Piagam PBB, Pemerintah Kamboja juga mengklaim Thailand telah melanggar hukum humaniter internasional serta perjanjian gencatan senjata dan perdamaian yang telah disepakati bersama di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober lalu.
Sementara ini, pihak PBB hanya menyerukan agar kedua negara menerapkan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati bersama di Malaysia.
Menanggapi seruan dari PBB tersebut, Anutin menegaskan bahwa pihak Thailand sejatinya tidak perlu memberikan penjelasan secara mendalam terkait penyerangan Kamboja dan hasil gencatan senjata yang seolah tak berlaku.
Dikutip dari Thairath, Anutin menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya sudah bisa melihat situasi yang ada dengan jelas.
Pada konferensi pers Senin ini (15/12/20250, Anutin menegaskan komitmen Thailand dalam menjunjung tinggi kedaulatan negaranya dan ia berpendapat pihaknya tidak perlu memberikan klarifikasi lebih lanjut kepada PBB.
Anutin menilai serangan Thailand murni terjadi sebagai respons atas tindakan Kamboja yang melepaskan rentetan rudal BM-21 ke wilayah udara negaranya.
"Gambarannya sudah jelas. Rudal-rudal BM-21 datang secara beruntun, dalam set-set, terlihat sangat mengesankan. Thailand tidak pernah melakukan apa pun terhadap negara mereka."
Saat ini, Anutin juga tengah mempersiapkan rapat Dewan Keamanan Nasional (กกต/KKT) dengan agenda utama pembahasan terkait pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan militer untuk operasi di Kamboja.
Adapun Anutin mengungkapkan bahwa rapat KKT akan diselenggarakan pada Selasa besok (16/12/2025).
Blokir BBM Kamboja jadi Strategi Terbaru
Anutin juga menanggapi pertanyaan dari wartawan terkait langkah tambahan yang akan diambil selain operasi militer yang selama ini sudah dijalankan.
Pimpinan partai Bhumjaithai ini menyampaikan bahwa berbagai tindakan telah diterapkan.