Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggaran pertahanan dinilai semakin krusial bagi Jepang di tengah perubahan lingkungan keamanan regional dan tantangan demografi yang kian serius. 

Para pakar menilai bahwa tanpa penguatan anggaran dan kapabilitas, Jepang akan kesulitan menjaga efektivitas pertahanannya dalam jangka menengah hingga panjang.

Hingga sekitar 2010, Jepang dinilai belum memiliki program pengembangan kapabilitas pertahanan yang terstruktur secara khusus. 

Setelah itu Jepang mulai memperkenalkan konsep National Defense Strategy dan Dynamic Defense Capability, yang menekankan fleksibilitas, kesiapsiagaan, serta kemampuan merespons ancaman secara cepat.

Pakar keamanan dan pertahanan Jepang,  Yasuaki Chijiwa mengatakan,  dalam kerangka tersebut, kekuatan darat (ground forces) dinilai tetap penting, namun harus didukung oleh cadangan anggaran (financial backup) yang memadai.

Baca juga: Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Jepang Tembus 558.900 Orang

"Pemerintah Jepang menetapkan rencana penguatan pertahanan dalam kerangka 43 triliun yen untuk lima tahun, sebagai bagian dari upaya modernisasi militer," ungkap  Yasuaki Chijiwa kepada Tribunnews.com di Jepang, Kamis (18/12/2025)

Menurut pria lulusan Universitas Hiroshima ini, selain kekuatan darat, domain udara, laut, antariksa, dan siber kini menjadi fokus utama.

Jepang mengadopsi pendekatan multi-domain defense, di mana operasi pertahanan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terintegrasi antara darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber.

Perubahan strategi ini juga dipengaruhi oleh penurunan populasi dan krisis kekurangan personel di Pasukan Bela Diri Jepang (Self-Defense Forces/SDF).

Kondisi ini mendorong Jepang untuk melakukan pergeseran menuju kapabilitas nirawak (unmanned capability), termasuk pengembangan pesawat tanpa awak (unmanned aircraft) dan sistem persenjataan otomatis.

Isu sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan terbesar ke depan. Di tengah menurunnya jumlah penduduk usia produktif, Jepang dinilai perlu mengimbangi keterbatasan personel dengan penguatan teknologi, peralatan, fasilitas, industri pertahanan, serta kerja sama aliansi.

Aliansi Jepang–Amerika Serikat tetap dipandang sebagai pilar utama dalam strategi pertahanan Jepang, khususnya dalam konteks pencegahan (deterrence).

Para analis menekankan bahwa penguatan kapabilitas pertahanan tidak dimaksudkan untuk memicu perang, melainkan untuk mencegah konflik sejak awal.

Terkait ketegangan di Selat Taiwan, para pakar menilai bahwa operasi militer terhadap Taiwan tidak dapat sepenuhnya dicegah hanya dengan penolakan kapabilitas (denial capability).