Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Rusia menyatakan dukungan penuh kepada Venezuela di tengah blokade sepihak AS terhadap kapal tanker minyak dan meningkatnya aksi militer di Karibia.
- Percakapan telepon antara Menlu Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Venezuela Yvan Gil menyoroti kekhawatiran atas “permusuhan” AS, termasuk serangan terhadap kapal dan penangkapan tanker baru-baru ini.
- Kedua negara menegaskan solidaritas, mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional.
TRIBUNNEWS.COM - Rusia menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Venezuela di tengah blokade sepihak Amerika Serikat (AS) terhadap kapal tanker minyak negara itu dan meningkatnya aksi militer di Laut Karibia.
Rusia menyebut langkah Washington sebagai pelanggaran kedaulatan.
Deklarasi ini muncul setelah percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil pada Senin (22/12/2025).
Kedua pejabat mengutuk apa yang mereka sebut sebagai peningkatan “permusuhan” AS di kawasan tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan kedua negara sekutu mengekspresikan “keprihatinan mendalam” atas serangan terhadap kapal-kapal di Karibia dan penangkapan dua kapal tanker minyak baru-baru ini.
Satu kapal tambahan dilaporkan masih dikejar oleh pihak AS, menurut AFP.
“Rusia menegaskan dukungan penuh dan solidaritas kepada kepemimpinan serta rakyat Venezuela dalam konteks saat ini,” kata kementerian Rusia, memperingatkan bahwa tindakan AS dapat “mengancam pelayaran internasional” dan stabilitas regional.
Lavrov dan Gil menuding Amerika Serikat melakukan “pembajakan” dan “pembunuhan di luar hukum.”
Dalam pernyataannya di Telegram, Gil menambahkan, AS melakukan “serangan terhadap kapal, eksekusi di luar hukum, dan pembajakan ilegal.”
Menteri luar negeri kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di tingkat internasional, khususnya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna menegakkan prinsip kedaulatan dan non-intervensi.
Caracas telah membawa krisis ini ke Dewan Keamanan PBB, yang dijadwalkan menggelar pertemuan pada Selasa atas permintaan Venezuela, didukung Rusia dan China.
Baca juga: Konflik AS-Venezuela Memanas, AS Kejar Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Langkah ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran global atas aktivitas militer AS di perairan Amerika Latin dan dampaknya terhadap hukum maritim serta kedaulatan negara-negara di kawasan.
Sebelumnya, pada Selasa (16/12/2025) kemarin, Presiden AS Donald Trump memerintahkan blokade terhadap semua kapal tanker yang dikenai sanksi bepergian ke dan dari Venezuela.
Trump menuding Caracas menggunakan pendapatan minyak untuk membiayai “terorisme narkoba, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan.”
Sejak September, pasukan AS disebut telah melakukan beberapa serangan di Karibia dan Pasifik timur.
Washington menargetkan penyelundup narkotika, namun banyak tindakan dinilai melanggar hukum maritim internasional dan menimbulkan korban sipil.
Pemerintah lokal dan keluarga korban melaporkan lebih dari 100 orang tewas, termasuk warga sipil dan nelayan.
China Tuduh AS Langgar Hukum Internasional di Karibia
Pemerintah China mengecam keras Amerika Serikat atas penyitaan kapal-kapal negara lain di wilayah Karibia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pencegatan dan penyitaan kapal tanker minyak oleh AS melanggar hukum internasional.
Beijing menilai penggunaan kekuatan untuk menegakkan sanksi secara sepihak sebagai bentuk unilateralisme dan intimidasi.
China khawatir tindakan tersebut menjadi preseden berbahaya bagi negara kuat untuk memaksakan kebijakan di perairan internasional tanpa persetujuan global.
Menurut China, hukum internasional melindungi kebebasan pelayaran dan kedaulatan negara.
Kapal dagang, kata Beijing, berhak berlayar tanpa gangguan di laut lepas.
China juga menegaskan Venezuela adalah negara berdaulat yang berhak mengelola sumber dayanya sendiri.
Baca juga: Presiden Brasil Turun Tangan, Siap Jadi Penengah AS–Venezuela demi Cegah Perang Saudara Regional
Venezuela dinilai bebas menjalin kerja sama ekonomi tanpa tekanan dari pihak luar.
Beijing menilai tindakan AS melanggar hak ekonomi Venezuela.
China memperingatkan langkah tersebut dapat meningkatkan ketegangan geopolitik.
Selain itu, penyitaan kapal berpotensi mengganggu perdagangan internasional dan stabilitas energi global.
China menyerukan agar sengketa diselesaikan melalui dialog dan mekanisme multilateral.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani, Namira)