Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan terbuka dengan kemungkinan pertukaran wilayah yang dikuasai pasukan Rusia di Ukraina.
Wilayah yang dimaksud bukanlah wilayah asli Rusia, melainkan tanah Ukraina yang diduduki selama invasinya yang berlangsung sejak 2022.
Surat kabar Kommersant melaporkan bahwa Putin mengungkapkan kemungkinan tersebut kepada anggota Dewan Negara Rusia di Kremlin pada malam Natal.
Putin mengatakan ia siap memberi konsesi yang disepakati dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Anchorage, Alaska, pada 15 Agustus 2025.
"Vladimir Putin menegaskan bahwa pihak Rusia masih siap untuk memberikan konsesi yang telah ia berikan di Anchorage. Dengan kata lain, 'Donbas adalah milik kita'," menurut laporan Kommersant, mengutip koresponden Kremlin, Andrei Kolesnikov pada Kamis (25/12/2025).
Laporan itu menyebutkan proposal perdamaian yang direvisi setelah AS bertemu dengan Eropa, yang dianggapnya suatu kemunduran.
"Dia (Putin) mengatakan bahwa pihak Amerika telah merevisi beberapa proposal awalnya setelah berkonsultasi dengan pihak Eropa. Dan ini merupakan tanda kelemahan," bunyi kutipan pernyataan Putin dalam publikasi tersebut.
Pertemuan larut malam itu, pada intinya mengisyaratkan keinginan Putin untuk menguasai seluruh Donbas, tetapi bersedia untuk menukar sebagian wilayah yang diduduki.
Menurut perkiraan Rusia, Kremlin menguasai seluruh Krimea yang dianeksasi pada tahun 2014, 90 persen wilayah Donbas, 75 persen wilayah Zaporizhzhia dan Kherson, serta sebagian kecil wilayah Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk.
Rusia dan AS Bahas Pengelolaan PLTN Zaporizhzhia
Laporan Kommersant juga menyebutkan bahwa Putin mengangkat isu pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia dalam pertemuannya dengan hadirin di Kremlin.
Baca juga: Ukraina Pertimbangkan Zona Demiliterisasi di Donbas dan Zaporizhzhia demi Perdamaian dengan Rusia
Presiden Rusia mengatakan pengelolaan bersama situs tersebut sedang dibahas oleh Rusia dan Amerika Serikat (AS).
Selain itu, ia mengatakan AS berminat terhadap penambangan kripto di dekat pabrik tersebut dan fasilitas itu harus digunakan untuk memasok sebagian kebutuhan Ukraina, menurut laporan Kommersant.
Menurut laporan tersebut, warga Ukraina yang bekerja di fasilitas itu kini telah memiliki paspor Rusia.
"Kedua pihak sedang mempertimbangkan pasokan listrik ke Ukraina atas inisiatif AS. Secara terpisah, kepala negara (Purin) mencatat bahwa warga Ukraina terus bekerja di pabrik tersebut, tetapi sekarang mereka memiliki paspor Rusia," menurut laporan itu.