Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat perlu menguasai Greenland.
Trump membenarkan klaim tersebut dari sudut pandang keamanan nasional dan memperingatkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan terhadap wilayah itu, suka atau tidak suka.
Pernyataan ini menempatkan Uni Eropa (UE) dan NATO dalam posisi sulit.
Sebagai informasi, Greenland, yang terletak di Samudra Atlantik Utara, merupakan bagian dari Kerajaan Denmark.
Mengutip situs resmi Kepresidenan Denmark di Dewan Uni Eropa, danish-presidency.consilium.europa.eu, Kerajaan Denmark meliputi Denmark, Greenland, dan Kepulauan Faroe.
Wilayah-wilayah ini disatukan di bawah Keluarga Kerajaan Denmark dan bekerja sama dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, dan mata uang.
Namun, baik Greenland maupun Kepulauan Faroe memiliki pemerintahan dan parlemen sendiri yang mengawasi sebagian besar urusan domestik.
Kerajaan Denmark bukan anggota NATO.
Namun, Denmark daratan merupakan anggota NATO dan juga bagian dari Uni Eropa.
Para pemimpin Eropa dengan tegas membela kedaulatan, integritas teritorial, serta hak Greenland dan Denmark untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Namun hingga kini, belum ada strategi yang jelas mengenai bagaimana mencegah Trump, atau bagaimana menanggapi jika ia benar-benar mengambil tindakan.
Baca juga: Analisis Pengamat Militer Potensi Perang Denmark vs AS Berebut Greenland, Kekuatan Dibanding Hukum
Berikut sejumlah skenario yang dapat terjadi, seperti dilansir The Guardian.
1. Diplomasi dan Perkuat Keamanan Arktik
Pemerintah-pemerintah Eropa, yang dipimpin oleh Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Møller Sørensen serta utusan Greenland Jacob Isbosethsen, telah mulai melobi anggota parlemen AS.
Harapannya agar mereka dapat membujuk Donald Trump mengurungkan ambisi teritorialnya atas pulau tersebut.
Upaya diplomatik ini juga bertujuan merespons kekhawatiran keamanan AS, terutama dengan menekankan bahwa perjanjian pertahanan AS–Denmark tahun 1951, yang diperbarui pada 2004, sudah memungkinkan perluasan signifikan kehadiran militer Amerika di Greenland, termasuk pembangunan pangkalan-pangkalan baru.