Kanselir Jerman: Hari-hari Rezim Iran Sudah Dihitung, Tinggal Hitungan Minggu
 

TRIBUNNEWS.COM - Kanselir Jerman Friedrich Merz, Rabu (28/1/2026) mengatakan kalau hari-hari rezim Iran "sudah dihitung".

Ujaran tersebut terkait eskalasi tinggi di kawasan Timur Tengah seiring persiapan Amerika Serikat (AS) menyerang Iran, kali ini dengan dalih "pergantian rezim" dan "kesepakatan nuklir".

Baca juga: Tiga Syarat AS ke Iran Kalau Teheran Tak Mau Dibombardir: Putus Dukungan Buat Hamas-Hizbullah-Houthi

Merz juga menyatakan dukungannya terhadap usulan Italia untuk mengklasifikasikan pasukan elite Teheran, Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris.

Merz, berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Rumania Ilie Bologan, menegaskan kalau "rezim yang hanya dapat bertahan berkuasa melalui kekerasan dan terorisme terhadap rakyatnya sendiri, hari-harinya sudah dihitung."

Dia menambahkan: "Mungkin hanya beberapa minggu, tetapi rezim ini tidak memiliki legitimasi untuk memerintah."

Di sisi lain, Kanselir Jerman menyatakan dukungannya yang kuat terhadap upaya Italia untuk mendesak Uni Eropa agar mengklasifikasikan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris.

Merz mengatakan: "Saya sangat menyesalkan bahwa ada satu atau dua negara di Uni Eropa yang masih belum siap untuk mendukung klasifikasi semacam itu."

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pada Senin lalu mendesak Uni Eropa untuk menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai "organisasi teroris" menyusul penindakan berdarah terhadap demonstrasi.

Dia mengatakan akan mengusulkan ide tersebut "dalam koordinasi dengan mitra lain" pada pertemuan para mitranya dari Uni Eropa di Brussels pada hari Kamis.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa armada besar sedang menuju Iran, bergerak cepat, dengan kekuatan luar biasa dan antusiasme yang tinggi, dan dipimpin oleh kapal induk Abraham Lincoln, seraya mencatat bahwa armada tersebut lebih besar daripada yang dikirim ke Venezuela.

Seputar Rezim Iran Saat Ini

Rezim yang berkuasa di Iran sejak Revolusi Islam 1979 adalah sebuah bentuk teokrasi unik yang berbasis pada ajaran Islam Syiah.

Mengutip dari situs Iranwire, rezim Iran saat ini sering disebut sebagai Rezim Mullah. Julukan ini cukup mudah dipahami, karena sejak berdirinya Republik Iran, banyak pejabat tinggi negara, termasuk para pemimpin terdahulu dan saat ini, adalah ulama.

Pemimpin Tertinggi, saat ini dipegang Ali Khamenei, merupakan figur paling berkuasa di Iran, haruslah seorang ahli hukum Syiah.

Menurut konstitusi Iran, ia secara langsung menunjuk kepala sejumlah lembaga pemerintahan terpenting, mulai dari kepala peradilan dan panglima tertinggi angkatan bersenjata hingga direktur radio dan televisi milik negara serta yayasan ekonomi milik negara (bonyad) . 

Di antara lembaga-lembaga pemerintah yang berafiliasi dengan Pemimpin Tertinggi, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dipandang sebagai lembaga yang paling kuat.

Lembaga ini merupakan kartel ekonomi terbesar di Iran dan terdiri dari badan-badan yang berpengaruh seperti Badan Intelijen IRGC, Pasukan Quds (cabang ekstrateritorial IRGC), dan Basij (salah satu pasukan paramiliter terbesar di dunia). Dengan semua persenjataan militer, keamanan, propaganda, dan ekonominya, IRGC lebih berpengaruh daripada ulama.

Peran penting ulama dalam rezim Iran tidak boleh diabaikan.

Menurut konstitusi, sejumlah posisi tertinggi dalam sistem politik Iran diperuntukkan bagi ulama. Misalnya, kepala lembaga peradilan, anggota Majelis Pakar (yang bertugas menunjuk pemimpin berikutnya), dan setidaknya enam dari dua belas anggota Dewan Penjaga Konstitusi haruslah ahli hukum Syiah.

Dewan yang berkuasa ini bertugas menyetujui semua rancangan undang-undang yang disahkan oleh parlemen, serta menyetujui kualifikasi semua kandidat untuk pemilihan presiden, parlemen, dan Majelis Pakar.

Dewan Penjaga Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menyetujui hasil pemilihan presiden, parlemen, dan Majelis Pakar.  

Namun, peran para ulama dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang disebutkan di atas tidak dapat dipandang terpisah dari peran Pemimpin Tertinggi.

Misalnya, kepala lembaga peradilan dan enam anggota ahli hukum dari Dewan Penjaga diangkat langsung oleh Pemimpin Tertinggi (enam anggota lainnya adalah pengacara dan dinominasikan oleh kepala lembaga peradilan dan kemudian dipilih oleh parlemen). 

Perwakilan Pemimpin Tertinggi di berbagai provinsi Iran adalah contoh lain dari ulama berpengaruh yang ditunjuk oleh pemimpin tersebut.

Mereka seringkali lebih berpengaruh daripada gubernur jenderal dan juga bertugas sebagai pemimpin salat Jumat di ibu kota provinsi.

Meskipun demikian, kekuasaan mereka disebabkan oleh hubungan mereka dengan pemimpin, bukan karena posisi mereka sebagai ulama. 

(oln/khbrn/iw/*)