Baca tanpa iklan
Menanggapi hal tersebut, Anwar melabeli klaim yang sebelumnya disampaikan oleh pihak oposisi tersebut sebagai sebuah penipuan atau pernyataan yang berniat jahat.
Proses penandaan dan pengukuran ulang OBP Sungai Sinapad serta Sungai Sesai telah dilaksanakan hingga Agustus 2022 dan Oktober 2023, dengan jarak akhir yang disepakati sepanjang 11,545 kilometer.
"Proses pengukuran dan perundingan ini telah berjalan selama 47 tahun sejak 1977 dan diselesaikan secara bertahap."
Anwar Ibrahim juga mengaku bahwa perkara ini sebaiknya segera diselesaikan secara jelas agar tidak mengakibatkan perdebatan serpa di masa yang akan datang.
"Menurut hemat kami, hal ini harus segera dituntaskan untuk menjaga hubungan baik antara kedua negara berdasarkan perjanjian serta konvensi internasional," pungkasnya.
Bikin Ribut Parlemen Malaysia
Pembahasan terkait sengketa lahan dengan Indonesia ini sendiri sempat membuat suasana sidang di gedung Parlemen Malaysia pada hari Rabu siang (4/2/2026) berlangsung ricuh.
Hal ini terjadi saat Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberikan penjelasan mengenai sengketa perbatasan wilayah antara Malaysia dan Indonesia.
Kericuhan bermula saat Anwar menyinggung adanya pernyataan yang dianggapnya "biadab" terkait tuduhan bahwa pemerintah telah menyerahkan kedaulatan wilayah kepada Indonesia.
"Jika tidak tahu, lebih baik bertanya. Jangan memaki-hamun (mencaci-maki). Saya tidak mempermasalahkan jika oposisi ingin bertanya, tetapi saya membantah keras tuduhan dan fitnah yang menyatakan bahwa kita mengkhianati negara," tegas Anwar di hadapan sidang yang disambut reaksi spontan dari blok oposisi.
Anggota parlemen dari koalisi oposisi, termasuk Ketua Oposisi Datuk Seri Hamzah Zainudin, bangkit membela diri dan membantah tuduhan tersebut. Mereka menilai penggunaan kata "biadab" oleh PM Anwar tidak mencerminkan sikap seorang anggota parlemen yang patut dicontoh.
Baca juga: Oposisi Malaysia Minta Anwar Ibrahim Jelaskan 3 Poin terkait Sengketa Indonesia
Tensi tinggi ini merupakan buntut dari isu yang dimunculkan oleh oposisi pada akhir Januari lalu.
Mereka mengeklaim bahwa Malaysia telah menyerahkan lahan seluas 5.207 hektar di perbatasan Sabah-Kalimantan sebagai kompensasi bagi tiga desa di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, yang beralih status wilayahnya.
Namun, Anwar Ibrahim memberikan klarifikasi tegas bahwa penentuan perbatasan tersebut didasarkan pada dokumen sejarah yang sah, yakni Boundary Convention 1891 dan Boundary Agreement 1915.
(Tribunnews.com/Bobby)