Proses ini berujung pada Perjanjian Camp David 1978 dan penandatanganan Perjanjian Damai Mesir–Israel pada 1979, menjadikan Mesir negara Arab pertama yang secara resmi mengakui Israel.

Sebagai imbalannya, Israel mengembalikan Semenanjung Sinai kepada Mesir.

Namun, perdamaian ini bersifat strategis, bukan rekonsiliatif: hubungan diplomatik berjalan, tetapi sentimen publik Mesir terhadap Israel tetap sangat negatif.

Dalam konteks Gaza, peran Mesir sangat krusial karena berbatasan langsung dengan wilayah tersebut melalui perlintasan Rafah, satu-satunya jalur keluar-masuk Gaza yang tidak dikendalikan langsung oleh Israel.

Sejak Hamas mengambil alih Gaza pada 2007, Mesir—yang juga memandang Hamas sebagai bagian dari jaringan Ikhwanul Muslimin—menerapkan kontrol ketat di Rafah, sejalan dengan kepentingan keamanan domestiknya. Mesir secara de facto ikut dalam rezim pembatasan Gaza, meski secara resmi menolak disebut terlibat dalam “blokade”.

Di sisi lain, Mesir juga berperan sebagai mediator utama antara Israel dan Hamas. Hampir semua gencatan senjata besar pascakonflik Gaza—termasuk setelah eskalasi 2008–2009, 2012, 2014, dan konflik-konflik berikutnya—difasilitasi oleh intelijen Mesir.

Posisi ini mencerminkan keseimbangan kebijakan Kairo: menjaga komitmen perdamaian dan kerja sama keamanan dengan Israel, sekaligus mempertahankan legitimasi regional sebagai pendukung isu Palestina.

Dengan demikian, hubungan Mesir–Israel terkait Gaza bersifat paradoksal.

Di satu sisi, Mesir bekerja sama dengan Israel dalam isu keamanan perbatasan dan stabilitas regional; di sisi lain, Mesir menempatkan diri sebagai penyangga politik dan kemanusiaan bagi Gaza.

Relasi Mesir-Israel ini bukan hubungan aliansi, melainkan kemitraan pragmatis yang dibentuk oleh kepentingan keamanan, tekanan geopolitik.

Api dalam sekam itu sewaktu-waktu bisa kembali membesar, terutama konflik historis keduanya yang belum sepenuhnya sembuh.

(oln/khbrn/*)