Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) kembali membuka berkas-berkas Epstein Files.
DOJ membuka berkas-berkas itu untuk menyunting nama setidaknya enam pria yang "kemungkinan terlibat" karena dimasukkan dalam Epstein Files.
Keputusan ini menjadi babak baru dalam pencarian keadilan bagi para korban, sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai nama-nama besar yang selama ini disembunyikan dari publik demi alasan privasi atau perlindungan hukum.
Anggota DPR AS, Thomas Massie dan Ro Khanna mengatakan, mereka ingin memberi waktu DOJ untuk lebih lanjut membuka kembali berkas-berkas yang telah disensor tersebut.
Meski begitu, Massie dan Khanna meminta kepada DOJ untuk membagikan nama-nama tersebut di sidang DPR, menurut laporan Axios.
Massie mengatakan kepada wartawan salah satu pria tersebut memiliki "posisi cukup tinggi" di pemerintahan asing, dan yang lainnya adalah tokoh terkemuka.
Para anggota parlemen tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang mereka maksud atau merinci perilaku yang dipermasalahkan.
DOJ setuju untuk mengizinkan anggota parlemen mengakses dokumen lengkap setelah permintaan tertulis dari anggota senior Komite Kehakiman DPR, Jamie Raskin
Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik berpendapat DOJ menghindari persyaratan hukum berdasarkan Undang-Undang Transparansi Epstein, dengan menahan jutaan dokumen dan melakukan penyuntingan besar-besaran terhadap beberapa berkas yang telah mereka rilis.
Massie dan Khanna mengatakan banyak berkas yang mereka lihat masih disunting.
Itu artinya, berkas-berkas tersebut sampai ke DOJ baik dari FBI atau dewan juri dengan bagian yang dicoret.
Baca juga: Eks Pacar Epstein, Ghislaine Maxwell Tolak Bersaksi di DPR AS, Bersedia Jika Digrasi Trump
"Saya rasa itu bukan tindakan jahat dari para pengacara karier yang meninjau kasus tersebut, tetapi mereka jelas belum mendapatkan dokumen lengkapnya karena hukum kita menyatakan bahwa FBI dan dewan juri asli harus diungkapkan tanpa sensor, bukan?" kata Massie.
"Jaksa AS dan FBI juga berkewajiban untuk bertindak, begitu pula Departemen Kehakiman," lanjutnya.
Para anggota parlemen juga mengatakan beberapa berkas yang dihapus oleh DOJ masih belum tersedia untuk ditinjau.
"Kami yakin bahwa tinjauan ini akan semakin menunjukkan itikad baik Departemen dalam memproses sejumlah besar dokumen secara tepat dalam waktu yang sangat singkat," tulis Asisten Jaksa Agung, Patrick Davis dalam suratnya kepada anggota Kongres.