Zelenskyy Terima Usulan AS, Bahas Donbas yang Diselisihkan Rusia-Ukraina

Perang Rusia–Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, saat Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran ke sejumlah kota di Ukraina. Serangan itu menjadi titik kulminasi dari ketegangan panjang antara Moskow dan Kiev, yang selama bertahun-tahun diwarnai persaingan politik, persoalan keamanan, serta perebutan pengaruh geopolitik di kawasan Eropa Timur.

Akar konflik dapat ditelusuri hingga runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an. Sejak sama-sama merdeka, Rusia dan Ukraina menempuh jalur politik yang semakin berbeda. Ukraina perlahan mendekat ke Barat dengan memperkuat hubungan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, baik dalam kerja sama ekonomi, politik, maupun pertahanan.

Langkah Kiev untuk bergabung dengan NATO dan mempercepat integrasi ke Uni Eropa dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Kekhawatiran itu memuncak pada 2014, ketika Revolusi Maidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang dianggap pro-Rusia. Pada tahun yang sama, Rusia menganeksasi Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di wilayah Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Moskow.

Sejumlah upaya diplomasi internasional sebenarnya telah ditempuh, namun gagal menghasilkan perdamaian jangka panjang. Situasi terus memburuk hingga Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer skala penuh pada Februari 2022. Rusia menyatakan langkah tersebut bertujuan melindungi warga di Donbas dan mencegah ekspansi NATO.

Invasi itu segera memicu kecaman luas dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat. Sebagai respons, mereka menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia serta meningkatkan dukungan militer dan bantuan finansial untuk Ukraina. 

Di tengah yang masih berlangsung, AS berupaya menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina. Berikut ini perkembangan terbaru yang dirangkum dari berbagai sumber.

• Ukraina akan Gelar Pemilu, tapi Harus Ada Gencatan Senjata

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan negaranya hanya akan mengadakan pemilihan umum setelah ada jaminan keamanan dan gencatan senjata dengan Rusia.

Ia menepis anggapan bahwa ia berencana untuk mengadakan pemilu baru di bawah tekanan AS. 

“Kita akan beralih ke pemilihan umum ketika semua jaminan keamanan yang diperlukan telah tersedia,” kata presiden Ukraina kepada wartawan pada hari Rabu dalam sebuah rekaman suara. 

“Saya telah mengatakan bahwa ini sangat mudah dilakukan: tetapkan gencatan senjata, dan akan ada pemilihan umum," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa jika Rusia setuju, mungkin akan memungkinkan untuk “mengakhiri permusuhan pada musim panas”.

Pemilihan umum di Ukraina secara efektif telah ditangguhkan sejak Rusia menginvasi pada tahun 2022 karena pemberlakuan darurat militer, lapor The Guardian.

• Ukraina akan Tingkat Kemampuan Pertahanan Udara

Para pejabat senior Ukraina sepakat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara di sekitar ibu kota untuk menangkal kemungkinan serangan udara Rusia lebih lanjut terhadap infrastruktur energi, menurut keterangan Menteri Energi Ukraina Denys Shmyhal. 

“Kami juga mengidentifikasi dan memprioritaskan fasilitas infrastruktur penting lainnya yang membutuhkan perlindungan,” kata Denys Shmyhal di Telegram pada hari Rabu setelah pertemuan staf militer. 

Persiapan baru ini menyusul serangan terhadap Kyiv yang membuat para pejabat bergegas memperbaiki kerusakan yang telah menyebabkan ribuan orang kedinginan dan hidup dalam kegelapan.

• 4 Orang Tewas dalam Serangan Rusia