Baca tanpa iklan
Dalam kondisi blokade yang mengekang ekonomi, logistik, dan akses kemanusiaan, senjata menjadi simbol kekuatan politik dan kemampuan negosiasi, karena tanpa senjata, Hamas khawatir posisi tawarnya dalam pembicaraan rekonstruksi dan perdamaian akan lemah.
Dengan kata lain, pelucutan senjata penuh tanpa jaminan keamanan dan kondisi politik tertentu dianggap menempatkan Gaza dalam posisi rentan.
Sehingga Hamas tetap menuntut adanya mekanisme perlindungan, pengawasan internasional yang jelas, dan kesepakatan politik yang menjamin stabilitas sebelum mereka mau menyerahkan senjata berat atau sistem militer strategis.
AS Gelar KTT Perdana BoP
Meskipun Hamas menolak pelucutan senjata penuh, Amerika Serikat tetap bersikeras melanjutkan inisiatif Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dengan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana di Washington pada 19 Februari mendatang.
Pertemuan ini akan membahas nasib Jalur Gaza dan masa depan Palestina, serta dihadiri oleh kepala negara dan pemerintahan anggota BoP.
Hal tersebut turut dikonfirmasi Sumber diplomatik menyebut, agenda KTT ini akan menjadi forum penting untuk membahas pelucutan senjata bertahap Hamas, penguatan gencatan senjata, dan rencana rekonstruksi di Gaza.
Selain fokus pada Gaza, KTT ini juga dimanfaatkan beberapa delegasi untuk menyelesaikan isu bilateral. Misalnya, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto diperkirakan akan memanfaatkan kunjungannya untuk merampungkan negosiasi tarif Indonesia–AS.
Sejumlah pemimpin dunia telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menegaskan akan hadir, menyusul kunjungannya ke Szombathely pada Sabtu, 7 Februari lalu.
Presiden Argentina Javier Milei juga dipastikan hadir, meski sebelumnya dijadwalkan menghadiri rangkaian acara di Mar-a-Lago, termasuk Hispanic Prosperity Gala yang digelar oleh Latino Wall Street Platform.
Kehadiran negara-negara Arab-Muslim diperkirakan akan memberikan bobot diplomasi signifikan.
Negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, hingga Uni Emirat Arab dijadwalkan menghadiri pertemuan tersebut.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kawasan terhadap upaya perdamaian dan stabilisasi Gaza, meski dinamika politik di lapangan, termasuk penolakan Hamas terhadap pelucutan senjata penuh, masih menjadi tantangan utama.
KTT BoP diharapkan menjadi titik awal untuk mengurangi ketegangan dan memastikan koordinasi diplomatik yang lebih kuat antar negara terkait konflik Palestina–Israel.
(Tribunnews.com / Namira)