TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - International Stabilization Force (ISF) menyatakan dalam waktu dekat akan mengerahkan pasukan gabungan termasuk dari Indonesia (TNI) ke Rafah dan memulai misinya di bawah mandat Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Rafah adalah kota paling selatan di Gaza, Palestina yang berbatasan dengan Negara Mesir.

Berkali-kali kamp pengungsian di Rafah juga menjadi target serangan militer Israel.

Krisis kemanusiaan di Rafah, Gaza Selatan, disebut-sebut semakin parah akibat invasi darat dan blokade Israel sejak Mei 2024, memaksa penduduk sipil terjebak dalam pertempuran.

Perbatasan Rafah yang sering ditutup, membuat evakuasi medis bagi ribuan pasien kritis dan pasokan bantuan terhambat.

TNI Pantang Terlibat Misi Tempur dan Demiliterisasi

Pengamat militer sekaligus Ci-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mencatat ISF telah membagi Gaza ke dalam lima sektor operasi di mana Rafah menjadi prioritas awal misi stabilisasi tersebut. 

Sebagai salah satu negara kontributor pertama, menurut dia, elemen pasukan TNI akan menjadi bagian dari operasi pengerahan awal ISF di sektor tersebut.

Karena beroperasi di Rafah yang merupakan episentrum krisis kemanusiaan dan berbatasan dengan Mesir, menurut Fahmi, bekal tempur saja tidak cukup. 

Fahmi memandang, kemampuan Civil-Military Cooperation (CIMIC) adalah kunci dalam operasi di sektor tersebut. 

Prajurit TNI menurutnya harus dibekali pemahaman Rules of Engagement (RoE) yang ekstra ketat di lingkungan perkotaan yang hancur (urban warfare environment).

Baca juga: 9 Poin Analisis Dino Patti Djalal Soal KTT Board of Peace: Masih Rapuh, AS Tak Empati pada Palestina

Selain itu, kata dia, unit medis dan zeni (konstruksi) akan sangat krusial di fase awal untuk memfasilitasi pemulihan layanan dasar masyarakat.

"Pasukan kita harus tegak lurus pada mandat utama ISF, yakni menstabilkan situasi keamanan dan memfasilitasi jalannya pemerintahan sipil Palestina, dengan garis merah yang sangat tegas," kata Fahmi.

"Bahwa TNI pantang terlibat dalam misi tempur, upaya demiliterisasi, maupun operasi ofensif di luar konteks pertahanan diri dan perlindungan warga," sambungnya. 

Prajurit TNI, kata Fahmi, tidak boleh dikonfrontasikan secara langsung dengan kelompok bersenjata mana pun.