Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1475 pada Senin (9/3/2026).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pada hari Minggu bahwa para ahli drone Kyiv akan berada di Timur Tengah "minggu depan".
Bantuan ini akan ditukar dengan rudal pertahanan udara AS sebagai imbalan atas keahlian drone.
Ukraina menghadapi kekurangan amunisi pertahanan udara PAC-3 AS yang mahal dan Kyiv khawatir perang Timur Tengah yang lebih lama dapat mengganggu pasokan lebih jauh.
Ketika ditanya bagaimana tepatnya ia ingin membantu Amerika Serikat dan sekutu Teluknya untuk menangkis drone, Zelenskyy berkata, "Terlalu dini untuk mengatakan hal lain pada tahap ini."
"Saya pikir minggu depan, ketika para ahli berada di lokasi, mereka akan melihat situasinya dan membantu," ujarnya, Minggu (8/3/2026).
Permintaan akan teknologi pertahanan drone Ukraina dapat mengarah pada kemitraan pertahanan baru bagi Kyiv dengan negara Teluk.
Ukraina memiliki pengalaman signifikan dalam memerangi drone Shahed yang sekarang digunakan oleh Iran untuk menyerang pangkalan militer AS dan fasilitasnya di negara-negara tetangganya termasuk Arab Saudi, Qatar, Israel, dan Bahrain.
Serangan Iran merupakan tanggapan atas serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Sebelumnya, Zelenskyy mengatakan Ukraina menerima permintaan langsung dari AS dan mitranya di Timur Tengah untuk mengirimkan ahli drone Shahed karena Ukraina berpengalaman dalam menangkis drone tersebut dalam perang dengan Rusia.
“Kami siap membantu, dan berharap bahwa rakyat kami juga akan menerima dukungan yang diperlukan,” katanya pada akhir pekan lalu.
Baca juga: Zelenskyy Klaim Siap Bantu Saudi Hancurkan Drone Iran, tapi Ukraina Minta Imbalan
Berita Terbaru Perang Rusia dan Ukraina
Perang antara Russia dan Ukraine secara terbuka dimulai pada 24 Februari 2022. Pada hari itu, Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran ke berbagai kota di Ukraina. Serangan tersebut menandai peningkatan tajam dari ketegangan yang sebenarnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Akar konflik ini dapat ditelusuri sejak runtuhnya Soviet Union pada awal 1990-an. Setelah merdeka, Ukraina secara bertahap memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat, termasuk European Union dan United States. Kedekatan tersebut dipandang oleh Rusia sebagai ancaman terhadap pengaruhnya di kawasan bekas wilayah Uni Soviet.
Ketegangan semakin meningkat pada 2014 setelah gelombang demonstrasi besar terjadi di ibu kota Kyiv, yang dikenal sebagai Revolution of Dignity atau Revolusi Maidan. Perubahan pemerintahan Ukraina yang lebih condong ke Barat memicu reaksi keras dari Rusia. Tidak lama kemudian, Rusia mencaplok wilayah Crimea, yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina.
Pada saat yang sama, konflik bersenjata juga pecah di kawasan Donbas, di Ukraina timur. Pasukan pemerintah Ukraina terlibat pertempuran dengan kelompok separatis yang mendapat dukungan dari Rusia. Sejumlah upaya diplomatik sempat dilakukan untuk meredakan situasi, namun ketegangan tidak pernah benar-benar berakhir.