TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tidak akan menarik prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam (10/4/2026).

“Oh tidak ada untuk ke situ (penarikan pasukan),” kata Teddy.

 
Evaluasi dan Amanat Konstitusi

Meskipun demikian, Teddy menegaskan evaluasi terus dilakukan terhadap keamanan kontingen Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL.

“Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan ke luar. Dan saya rasa Bapak Panglima TNI kemudian Menteri Luar Negeri sangat tegas mengenai semua prajurit kita yang berada di luar negeri dan dalam negeri ya,” ujarnya.

Keberadaan kontingen Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, kata Teddy, sesuai dengan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Jadi, saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang di pembukaan alinea empat menjaga ketertiban dunia, jadi kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian, dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada gitu ya kira-kira,” pungkasnya.

 
Serangan dan Sikap Indonesia

Sebelumnya, operasi militer Israel di Lebanon Selatan menyasar pasukan perdamaian di bawah mandat PBB atau UNIFIL. Terjadi setidaknya tiga serangan terhadap UNIFIL dalam satu pekan terakhir. Dua serangan pertama menyebabkan tiga prajurit TNI Indonesia gugur.

Praka Farizal Romadhon gugur pada Minggu (29/3/2026) akibat ledakan proyektil artileri di posisi UNIFIL dekat Adchit Al Qusayr. Sedangkan Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur ketika sebuah ledakan di pinggir jalan menghancurkan kendaraan mereka di dekat Bani Hayyan pada Senin (30/3/2026).

Kemudian serangan atau ledakan ketiga terjadi pada Jumat (3/4/2026) di El Addaiseh, Lebanon Selatan. Insiden tersebut melukai tiga personel peacekeepers Indonesia.

Baca juga: Usai Jepang dan Korsel, Prabowo Direncanakan Kunjungi Rusia

Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar pertemuan membahas serangan ke pasukan perdamaian UNIFIL di tengah operasi militer Israel di wilayah Lebanon Selatan.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Prancis telah menyetujui desakan Indonesia agar Dewan Keamanan PBB menggelar rapat luar biasa membahas serangan terhadap pasukan perdamaian tersebut.

“Kemudian juga Pemerintah Republik Indonesia lewat perwakilan tetap kita di New York, satu hari setelah insiden yang pertama meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan rapat dan pada waktu itu Prancis selaku pen holder urusan Lebanon di Dewan Keamanan itu menyetujui untuk menyelenggarakan rapat luar biasa Dewan Keamanan,” kata Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).

Indonesia, kata Sugiono, mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Indonesia juga menuntut dilakukan penyelidikan atas insiden tersebut.

“Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” ujarnya.