Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Keir Starmer mengambil sikap tegas dengan menolak bergabung dalam perang melawan Iran meskipun mendapat tekanan kuat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam pernyataan resminya di parlemen, Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak akan terseret dalam konflik tersebut karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional.
Ia juga mengakui adanya tekanan dari Washington, namun menegaskan tidak akan mengubah pendirian bahwa Inggris tidak melihat keterlibatan langsung dalam perang.
Sikap ini menjadi penegasan bahwa Inggris kini mengambil jalur kebijakan luar negeri yang lebih independen di tengah konflik Timur Tengah yang semakin kompleks.
Starmer menjelaskan alasan utama dibalik penolakannya untuk bergabung dalam perang melawan Iran adalah demi menjaga kepentingan nasional serta mencegah konflik yang lebih luas di Timur Tengah.
Selain faktor stabilitas kawasan, mengutip dari Independent.co pertimbangan keamanan warga negara juga menjadi alasan penting. Inggris menilai keterlibatan dalam perang dapat meningkatkan risiko serangan balasan serta mengancam keselamatan warga Inggris, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dari sisi ekonomi, Inggris juga mempertimbangkan dampak besar konflik terhadap stabilitas global, khususnya sektor energi.
Ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia, yang dapat memicu kenaikan harga energi dan berdampak langsung pada perekonomian Inggris.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, keputusan Inggris untuk menolak bergabung dalam perang Iran mencerminkan strategi yang berfokus pada deeskalasi, meskipun ada tekanan politik dan ancaman terhadap hubungan bilateral.
Trump Kecam Inggris, Ancam Tinjau Ulang Perjanjian Dagang
Di sisi lain, Presiden Donald Trump merespons keras keputusan tersebut. Dalam wawancara media, ia mengkritik Inggris karena dianggap tidak mendukung sekutu saat dibutuhkan.
Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat retoris, tetapi juga disertai ancaman konkret di bidang ekonomi.
Trump membuka kemungkinan untuk meninjau ulang perjanjian perdagangan antara kedua negara yang selama ini menjadi salah satu pilar penting hubungan bilateral.
Baca juga: Israel Terus Merangsek ke Lebanon, Kemlu RI Siapkan Rencana Darurat Bagi 178 WNI
Kesepakatan tersebut sebelumnya memberikan keuntungan signifikan, termasuk keringanan tarif bagi sektor industri seperti baja dan otomotif Inggris.
Namun, dengan nada tegas, Trump menyatakan bahwa perjanjian itu “selalu bisa diubah”, menandakan adanya tekanan politik terhadap pemerintah Inggris.
Langkah ini memicu kekhawatiran karena potensi perubahan kesepakatan dagang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi kedua negara, khususnya Inggris yang masih mengandalkan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat sebagai salah satu mitra utama.