Baca tanpa iklan
Setelah merdeka, Ukraina semakin mendekat ke Barat dengan memperkuat hubungan bersama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Langkah ini dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh strategisnya di kawasan Eropa Timur.
Ketegangan memuncak pada 2014 setelah terjadinya Revolusi Maidan yang menggulingkan presiden Ukraina yang saat itu dipandang pro-Rusia. Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok wilayah Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Moskow. Sejak saat itu, kawasan tersebut terus berada dalam kondisi tidak stabil.
Upaya meredakan konflik sempat dilakukan melalui jalur diplomasi, termasuk mediasi dari Prancis, namun belum menghasilkan kesepakatan yang bertahan lama.
Situasi kemudian mencapai titik eskalasi ketika Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer pada 24 Februari 2022 dengan dalih melindungi warga berbahasa Rusia serta menahan ekspansi NATO.
Sebagai respons, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi besar terhadap Rusia serta memberikan dukungan militer dan bantuan finansial kepada Ukraina. Hingga kini, konflik masih berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir.
Di tengah situasi yang kompleks, jalur diplomasi kembali diupayakan. Amerika Serikat mencoba mengambil peran sebagai mediator, meski menghadapi tantangan dari meningkatnya ketegangan di kawasan lain, termasuk Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terus mendorong kelanjutan perundingan damai, termasuk membuka peluang keterlibatan Turki sebagai fasilitator.
Namun, pihak Kremlin menegaskan bahwa pertemuan langsung antara Putin dan Zelenskyy hanya dapat terlaksana jika telah tercapai kesepakatan awal. Hingga saat ini, jalan menuju perdamaian masih dipenuhi tantangan dan belum menunjukkan titik terang.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)