Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Iran meminta warga menghemat listrik, air, dan BBM di tengah tekanan ekonomi akibat sanksi internasional serta blokade AS.
- Konflik dengan Amerika Serikat dan Israel membuat ekspor minyak Iran terganggu. Penutupan Selat Hormuz memperburuk pemasukan negara dan pasokan energi domestik.
- Krisis ekonomi makin parah setelah harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi pangan tembus 70 persen, dan nilai rial jatuh tajam. Banyak warga kini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran mulai meminta masyarakat menghemat listrik, air, dan bahan bakar minyak di tengah tekanan ekonomi yang semakin mencekik akibat sanksi internasional dan blokade yang dilakukan AS.
Seruan itu disampaikan langsung oleh Anggota Komite Perencanaan dan Anggaran parlemen Iran, Majid Doustali.
Dalam keterangan resminya ia meminta masyarakat ikut berpartisipasi mengurangi konsumsi energi nasional.
Menurutnya, penghematan listrik, air, dan bahan bakar kini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi bagian dari upaya nasional menghadapi apa yang disebut Iran sebagai “perang ekonomi” dari musuh-musuh negara tersebut.
Doustali mengatakan pihak luar berusaha memanfaatkan persoalan kekurangan energi untuk menekan rakyat Iran dan menciptakan ketidakpuasan di dalam negeri.
“Setiap penghematan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk perlawanan langsung terhadap konspirasi ekonomi musuh,” kata Doustali.
Pernyataan tersebut memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran pemerintah Iran terhadap kondisi energi nasional di tengah tekanan sanksi dan konflik geopolitik.
Pemerintah Iran Minta Warga Kurangi Konsumsi BBM
Mengutip dari Iranintl, seruan serupa juga turut dilontarkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang juga meminta masyarakat membantu mengurangi tekanan pada jaringan energi nasional melalui pengelolaan konsumsi sehari-hari.
Sementara itu, Wakil Presiden Iran Saghab Esfahani mengimbau warga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak sekitar satu hingga satu setengah liter per hari.
Menurut pemerintah Iran, langkah penghematan diperlukan agar distribusi energi tetap stabil di tengah situasi ekonomi dan politik yang sulit.
Baca juga: Esmail Baghaei: Iran Ingin Upayakan Perdamaian, Termasuk di Lebanon
Terlebih saat ini Iran tengah menghadapi krisis ekonomi Iran buntut ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel meningkat sejak akhir Februari lalu.
Setelah konflik pecah pada akhir Februari 2026, Iran menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan AS dan Israel. Namun langkah tersebut justru memicu blokade balasan dari Washington terhadap kapal-kapal yang terkait Iran.
Akibat blokade dan konflik di Selat Hormuz, ekspor minyak Iran terganggu dan pemasukan negara ikut menurun drastis. Padahal sektor energi merupakan sumber utama pendapatan pemerintah Iran.
Pengamat menyebut tekanan terhadap jalur perdagangan ini bisa melumpuhkan ekonomi Iran dalam waktu singkat karena perdagangan dan distribusi energi menjadi terhambat.
Di saat bersamaan, Iran juga masih dibebani sanksi ekonomi internasional yang membatasi akses perdagangan, transaksi keuangan, dan impor berbagai kebutuhan penting.
Kondisi ini yang membuat pemerintah mengalami kesulitan menjaga stabilitas pasokan energi dan subsidi bahan bakar di dalam negeri.
Karena itu, pemerintah Iran mulai meminta masyarakat mengurangi konsumsi listrik dan BBM agar tekanan terhadap jaringan energi nasional tidak semakin berat.
Harga Kebutuhan Pokok di Iran Melonjak Tajam
Di saat bersamaan, masyarakat Iran juga mulai merasakan lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin berat dalam beberapa bulan terakhir.
Laporan media ekonomi domestik Iran menunjukkan harga barang dalam program kupon elektronik pemerintah meningkat tajam setelah kebijakan penghapusan subsidi kurs mata uang asing untuk kebutuhan pokok diberlakukan.
Sebelumnya, nilai keranjang kebutuhan pokok masyarakat berada di kisaran 21,8 juta rial. Namun kini angka tersebut melonjak hingga sekitar 37,8 juta rial.
Kenaikan harga tersebut tidak diikuti peningkatan bantuan pemerintah. Nilai subsidi yang diberikan kepada masyarakat masih tetap berada di angka 10 juta rial tanpa penyesuaian berarti meski inflasi terus meningkat.
Kondisi ekonomi semakin memburuk karena nilai tukar mata uang Iran terus melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat.
Di pasar terbuka, nilai tukar dolar dilaporkan telah mencapai sekitar 1,9 juta rial per dolar AS atau melonjak lebih dari 120 persen dibanding sebelum konflik Iran dan Israel pecah beberapa bulan lalu.
Pelemahan mata uang nasional tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga pangan, bahan bakar, obat-obatan, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Sejumlah laporan media lokal bahkan memperkirakan inflasi pangan di Iran kini telah melampaui 70 persen.
Data terbaru juga menunjukkan biaya kebutuhan makanan rumah tangga kini hampir menyentuh 85 persen dari total pendapatan minimum pekerja yang telah berkeluarga dan memiliki dua anak.
Situasi ini memperlihatkan tekanan ekonomi yang semakin berat terhadap masyarakat Iran, khususnya kalangan pekerja, kelas menengah, dan warga berpenghasilan rendah yang paling terdampak lonjakan harga.
Meski sebelumnya pemerintah Iran berjanji akan menyesuaikan nilai bantuan kupon elektronik mengikuti laju inflasi, hingga kini belum ada tambahan subsidi yang diberikan kepada masyarakat.
Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengakui keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu alasan utama pemerintah kesulitan meningkatkan bantuan sosial di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk.
Pengamat ekonomi menilai kombinasi sanksi internasional, konflik geopolitik, pelemahan mata uang, dan gangguan perdagangan energi membuat Iran menghadapi salah satu tekanan ekonomi paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
(Tribunnews.com / Namira)