Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Wakil Menteri Luar Negeri dari Parlemen Jepang, Eri Arfiya mengatakan dirinya tetap akan kerja keras mengupayakan kesepakatan  Non-Proliferasi Nuklir (NPT)  meskipun 22 Mei 2026 lalu mengalami kegagalan kesepakatan.
 
Jepang, kata dia memang menyatakan penyesalannya atas kegagalan Konferensi Peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) ke-11 dalam mencapai konsensus untuk mengadopsi dokumen akhir namun negara itu menilai konferensi tersebut tetap menghasilkan kemajuan penting dengan menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota terhadap NPT akan terus mengupayakan di masa depan agar kesepakatan NPT bisa tercipta dengan konsensus semua orang.

"Kami memang sangat serius telah melakukan berbagai upaya diplomatik guna mencapai kesepakatan bersama. Tapi ya dalam situasi perang banyak negara saat ini, baik AS, Iran, Ukraina, Rusia dan lainnya, tampaknya kesepakatan tersebut menjadi sangat berat untuk bisa dicapai," kata Eri khusus kepada Tribunnews.com, Rabu (17/6/2026) sore.

Selama konferensi yang berlangsung di Markas Besar United Nations di New York, Arfiya terus menjalin komunikasi dengan Ketua Konferensi Peninjauan NPT ke-11, Duta Besar Vietnam untuk PBB Do Hung Viet, serta delegasi dari berbagai negara peserta, ungkapnya lagi.

Baca juga: Bank Sentral Jepang Dinilai Terlalu Hati-hati, Suku Bunga Baru Sentuh 1 Persen setelah 31 Tahun

Kecewa Namun Tetap Melihat Hasil Positif

Pemerintah Jepang menyatakan sangat menyesalkan keputusan akhir ketua konferensi yang mengumumkan bahwa konsensus mengenai rancangan dokumen hasil tidak dapat dicapai.

Namun Jepang menilai perdebatan dan negosiasi yang berlangsung selama hampir satu bulan tetap memiliki arti penting.

Menurut Tokyo, konferensi tersebut berhasil menegaskan kembali pentingnya NPT sebagai fondasi utama rezim global perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi.

Selain itu, setiap negara peserta kembali menegaskan komitmennya terhadap perjanjian yang telah menjadi pilar keamanan internasional sejak tahun 1970 tersebut.

"Melalui diskusi yang serius selama konferensi, pentingnya NPT sebagai landasan rezim perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi kembali ditegaskan. Konferensi ini juga menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap NPT," tambahnya.

Jepang meyakini hasil diskusi tersebut akan menjadi dasar penting bagi upaya internasional di masa depan dalam memajukan agenda perlucutan senjata nuklir.

Indonesia Dipandang Memiliki Posisi Strategis

Dalam berbagai pernyataan resmi Jepang selama Konferensi Peninjauan NPT 2026, termasuk yang disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Eri Arfiya, Indonesia disebut memiliki posisi penting dalam upaya membangun konsensus internasional mengenai perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi.

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia dipandang strategis.

Pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN sekaligus ekonomi terbesar di Asia Tenggara. 

"Posisi tersebut membuat suara Indonesia memiliki bobot politik yang besar di kawasan."