TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan akan membantu petani kedelai dengan menekan angka impor dari luar negeri.
Hal itu ditegaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menghadiri panen raya kedelai di Desa Campagaya, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2015).
Dalam kesempatan tersebut, Amran menyebutkan lahan kedelai di seluruh Indonesia telah mencapai 700 ribu hektare. Dengan luas lahan tersebut, ia berharap Indonesia bisa menekan impor kedelai.
Saat ini kebijakan impor berusaha dikesampingkan melalui program kedaulatan pangan. Sesuai visi tersebut, Kementerian Pertanian menganggarkan dana yang cukup besar untuk berbagai komoditi pertanian. Untuk komoditi kedelai, jumlah total anggarannya mencapai Rp 1 triliun di tahun 2015.
Besarnya anggaran tersebut disalurkan untuk beberapa rencana strategis, seperti bantuan benih, pupuk, Alat Mesin Pertanian (Alsintan), hingga dana bantuan langsung pada para petani.
Untuk petani kedelai di Kabupaten Takalar, Kementerian Pertanian akan menambah dana bantuan untuk lahan seluas 10 ribu hektar. Semua itu disalurkan jika Takalar mampu menambah lahan hingga 5.000-10.000 hektare.
“Secara keseluruhan jumlah lahan petani kedelai di Indonesia 700 ribu hektare. Untuk Takalar ada 1.800 hektare. Dengan hasil panen 2,8 ton yang lebih besar dari hasil nasional 1,5 ton, Takalar termasuk besar. Jadi, kalau bisa ditambah 5-10 ribu hektare, kami akan bantu,” jelas Mentan Amran Sulaiman di sela-sela acara panen raya.
Produksi komoditi kedelai di Takalar memang termasuk besar. Menurut Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin yang juga menghadiri acara panen raya, petani kedelai di Takalar mampu menghasilkan 2,8 ton setiap kali panen. Harga jualnya pun termasuk besar, Rp 22 juta per hektare.
Sampai Oktober 2015, Kementerian Pertanian mencatat kinerja produksi komoditi kedelai. Dalam data laporan kinerja satu tahun Kementerian Pertanian, pertumbuhan produksi komoditi tersebut cukup mengagumkan.
Angkanya mencapai 15,60 ku/ha atau naik sebesar 0,9 ku/ha (0,58%). Luas panennya pun meningkat sebesar 25 ribu ha atau sebesar 4,01%. Angka-angka tersebut merupakan peningkatan yang tertinggi dari rerata lima tahun terakhir.
Kementerian Pertanian pun terus mendorong produksi kedelai mencapai peningkatan yang lebih signifikan di sisa tahun 2015. Jumlah penduduk yang meningkat dan kebutuhan industri yang terus berkembang menjadi alasan utama pemicu peningkatan produksi kedelai.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga terus mengarahkan fokus produksi pada lokasi yang mempunyai keunggulan komparatif guna mencukupi kebutuhan domestik. Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan hanyalah satu di antara sekian banyak daerah di Indonesia yang bisa dimanfaatkan.
Rp 207 Miliar untuk Kabupaten Pinrang
Ilustrasi salah satu traktor bantuan Kementerian Pertanian yang diberikan pada petani. (dok. kementan)
Selain menghadiri acara panen raya di Kabupaten Takalar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengunjungi pesta panen yang digelar di Desa Matombong, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Senin (26/10/2015).
Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran mengatakan akan meningkatkan bantuan untuk petani Pinrang sebesar Rp 207 miliar. Besar dana bantuan tersebut melebihi dana bantuan yang disalurkan tahun 2014 sebesar Rp 54 miliar.
“Tahun ini bantuan untuk Pinrang kami tingkatkan 200 persen menjadi Rp 207 miliar,” ujar Mentan Amran dalam kesempatan tersebut.
Dana bantuan sebesar itu kemudian akan disalurkan pada delapan kelompok tani yang ada di Kabupaten Pinrang. Bentuknya dapat berupa bantuan benih, Alsintan, dan lain-lain.
Delapan kelompok tani itu di antaranya Kelompok Tani Labattoa di Kecamatan Tiroang yang mendapatkan hand tractor, serta Kelompok Tani Marannu di Kecamatan Mattirosompe yang mendapatkan mesin penanam padi.
Bupati Kabupaten Pinrang Andi Aslam Patonangi menyatakan pihaknya siap mendukung program kedaulatan pangan yang dicanangkan Kementerian Pertanian dan Presiden Joko Widodo.
Menurut ia, Indonesia tidak akan mencapai ketahanan nasional tanpa ada ketahanan di bidang pangan. (advertorial)