Penumpukan pasien terjadi di RSUD Dr Soetomo, Surabaya. Idealnya, rumah sakit itu melayani 2.000 pasien per hari, kenyataannya rata-rata jumlah pasien 5.000 orang per hari. Fasilitas radioterapi yang seharusnya untuk 35 orang per hari dipakai oleh 120 orang per hari.
Di Jayapura, animo masyarakat setempat untuk menjadi peserta JKN BPJS tinggi, tetapi layanan di rumah sakit tidak optimal karena minimnya sarana dan sumber daya manusia. Rumah Sakit Abepura, misalnya, belum punya alat CT scan dan layanan cuci darah.
Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran kalangan dunia usaha terhadap mutu dan ketersediaan layanan JKN sesuai kebutuhan pekerja. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani, pemerintah sebaiknya menerapkan peta jalan jaminan sosial dengan target pekerja formal jadi peserta JKN mulai 1 Januari 2017. Dengan begitu, pemerintah punya cukup waktu menyediakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan, mutu layanan JKN harus ditingkatkan.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan, dari 15,5 juta rumah tangga sasaran program simpanan keluarga sejahtera, baru satu juta keluarga yang terdaftar program layanan keluarga sejahtera.
(ADH/JOG/HAM/DNA/FRN/WHO/FLO/SEM/DEN/WSI)