Laporan Wartawan Tribunnews.com Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Program pengendalian pandemik tidak bisa memisahkan penggunaan strategi komunikasi risiko. 

Adanya pembangunan optimis yang berlebihan dengan pelonggaran kebijakan dapat memengaruhi pengendalian pandemi melalui cakupan vaksinasi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Pakar Epidemiologi Griffith University Dicky Budiman.

"Ini tidak ada konsistensi sinerginya. Dibangun optimisme berlebihan, sehingga masyarakat merasa tidak perlu lagi dan lain sebagainya," ungkap Dicky pada Tribunnews, Rabu (1/6/2022).

Faktor komunikasi risiko menjadi penting membangun persepsi risiko terhadap publik, misalnya pentingnya melakukan vaksinasi Covid-19. 

Tentunya hal ini dipengaruhi oleh pemerintah. Bagaimana menyampaikan statment tentang situasi pandemi itu sendiri.

Baca juga: Manfaat Air Jeruk Nipis Bagi Kesehatan, Dapat Membantu Menurunkan Berat Badan dan Mencegah Kanker

"Misalnya pak presiden menyampaikan tiga dosis, nah betul.

Di bawah, sama semua harus menekankan bahwa situasi masih pandemi penting. Adanya pelonggaran bukan berarti sudah aman," tegas Dicky.

Jadi adanya rasa aman atau optimisme berlebihan perlu dihindari dan diperbaiki karena kalau tidak cakupan vaksinasi akan sulit. Tidak didukung dengan komunikasi risiko dan data yang tidak memadai. 

Dicky melihat deteksi semakin berkurang dan situasi ini bisa saja karena merasa sudah baik-baik saja padahal pemerintah harus tetap harus menemukan kasus infeksi.

"Bahwa data itu menunjukkan kasus infeksi banyak, tapi yang sakit menurun, di situ kitab bisa buktikan vaksin itu efektif sehingga dapat memotivasi dan menyakini manfaat vaksintermasuk dalam penggunaan booster.

Dan di sisi lain disampaikan juga pada publik jika memang ada pelonggaran bukan berarti situasi sudah aman," katanya. 

Pemerintah perlu menyampaikan pada publik bahwa masker masih menjadi tanggungjawab masing-masing orang, tergantung situasi kondisi, siapa, dimana, dan berapa lama bertemu.