Baca tanpa iklan
Sedangkan UMK untuk Kota Yogyakarta disepakati sebesar Rp 2.004.000.
"Upah kabupaten/kota akan ditetapkan 2 November 2019. Setelah minimum kabupaten/kota ditetapkan, maka Upah Minimum Provinsi tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah UMK," tandasnya.
Disampaikanya, pada tahun 2021 penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berorientasi pada pengentasan atau pengurangan angka kemiskinan.
Oleh karenanya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X akan mengirimkan surat kepada bupati/walikota agar konsolidasi penetapan UMP dan UMK untuk tahun 2021.
"Jadi itu artinya bahwa pendekatan-pendekatan yang dipakai harus berorientasi pada mengurangi angka kemiskinan. Metode belum bisa kita sampaikan, tetapi intinya PP 78 tahun 2015 memang secara peraturan berakhir pada tahun 2020," pungkasnya. (KOMPAS.COM/Wijaya Kusuma)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "UMP DIY 2020 Naik 8,51 Persen Jadi Rp 1,7 Juta"