Baca tanpa iklan
Di forum pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Jeddah, Arab Saudi, Indonesia meminta kepada anggota OKI untuk membantu memikirkan nasib pekerja Palestina pasca keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Keputusan pemidahan kedutaan dan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel tersebut tentu berdampak pada stabilitas politik dan keamanan Palestina, termasuk keamanan para pekerja.
“Sebagai bentuk solidaritas, sudah semestinya para anggota OKI ikut memikirkan nasib pekerja Palastina. Masalah keamanan menjauhkan pekerja mendapatkan decent work,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam perteman dengan para menteri ketenagakerjaan anggota OKI, Kamis (22/2/2018).
Hal tersebut disampaikan Menteri Hanif, sebagai respon atas permintaan dari delegasi Palestina yang meminta OKI ikut memikirkan isu pekerjaan layak bagi para pekerja di Palestina pasca keputusan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibukita Israel.
Keputusan Amerika memindahkan kantor kedutaannya ke Yerusalem diikuti kebijakan otoritas keamanan Israel memperbanyak pos keamanan. Hal ini sangat menghambat para pekerja, terutama pekerja kalangan muda Palestina dalam menjalankan pekerjaannya.
“Indonesia menyampaikan rasa simpati terhadap pekerja di Palestina. Indonesia konsisten mendukung perjuangan dan kedaulatan Palestina sehingga para pekerja memperoleh pekerjaan yang layak,” ungkap Menteri Hanif.
Indonesia juga meminta kepada organisasi buruh dunia (ILO) dan bank pembangunan Islam (IDB) turut memikirkan terciptanya kondisi pekerjaan yang layak bagi pekerja Palestina.
Dalam forum kali ini OKI belum merespons lebih jauh permintaan Palestina. Namun pernyataan Menteri Hanif telah menegaskan sikap politik Presiden Joko Widodo yang konsisten mendukung kedaulatan Palestina dan perdamaian di kawasan tersebut.
Pada 21-22 Februari 2018, para Menteri Ketenagakerjaan negara anggota OKI menggelar konferensi di Jeddah. Konferensi ke-4 ini mengambil tema “Developing a common strategy for menpower development.” (*)