TRIBUNNEWS.COM - Kesiapan infrastruktur, moda transportasi, dan pengemudi harus benar-benar prima dalam penyelenggaraan sistem transportasi pada masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). 

"Saya kira kesiapan semua moda transportasi yang ada selama masa libur Nataru kali ini harus dipastikan dengan baik, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tengah arus transportasi antar provinsi yang terus meningkat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12). 

Catatan kepolisian mengungkapkan terjadi 183 kasus kecelakaan lalu lintas hingga hari kedua pelaksanaan Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan Nataru. 

Operasi Lilin itu digelar, mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 mendatang.

Menurut Lestari, upaya peningkatan kewaspadaan setiap operator transportasi, masyarakat, dan pemerintah harus konsisten dilakukan melalui pemenuhan sejumlah aspek keselamatan dalam perjalanan. 

Kelayakan setiap kendaraan yang melintas di jalan, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, wajib dipenuhi tanpa kompromi. Demikian juga, ujar dia, kesiapan ruas jalan dan para pengemudi, serta awak kendaraan. 

Dengan volume kendaraan yang relatif tinggi, tambah Rerie, gangguan di jalan berupa kecelakaan dan kendaraan mogok misalnya, dapat menimbulkan masalah besar bagi para pengguna jalan lainnya. 

Baca juga: Lestari Moerdijat: Upaya Tanamkan Pola Hidup Sehat Sejak Dini Harus Dapat Dukungan Semua Pihak

Sehingga, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar masyarakat dan para operator transportasi berperan aktif mewujudkan kelancaran arus kendaraan selama Nataru, dengan memastikan moda transportasi yang digunakan dalam kondisi prima. 

Sosialisasi mengenai titik rawan di sejumlah daerah dan informasi cuaca, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dilakukan secara masif sebagai bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat pada masa libur Nataru. 

Rerie sangat berharap momentum libur Nataru ini dapat menjadi ajang untuk membangun kolaborasi yang lebih baik antar-para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, sekaligus merealisasikan nilai-nilai persatuan dan gotong-royong yang kita miliki. (*)