Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus mendorong peningkatan produktivitas budidaya ikan bubara (Caranx sp.) untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan pasar ekspor. Ikan laut yang dikenal dengan sebutan ikan kuwe ini, memiliki serapan pasar yang cukup tinggi lantaran kelezatan rasanya.
“Melalui kegiatan perekayasaan yang cukup panjang, ikan bubara telah berhasil dibenihkan secara massal oleh tim teknis BPBL Ambon sejak tahun 2018, setelah sebelumnya kebutuhan akan ikan bubara di pasar hanya dipenuhi oleh hasil tangkapan dari alam,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu dalam keterangannya (16/9/2021).
Pada tahun 2020 BPBL Ambon juga berhasil memproduksi calon induk ikan bubara sebanyak 149 ekor lalu menyebarkan bantuan sebanyak 23 ribu ekor benih ikan bubara kepada pembudidaya di wilayah kerjanya.
Ikan bubara merupakan komoditas perikanan laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena sangat digemari oleh masyarakat Indonesia Timur khususnya. Hampir semua restoran yang ada di wilayah timur menyajikan ikan bubara sebagai menu khas sebab rasanya yang dikenal lezat.
Tebe, sapaan Tb Haeru menjelaskan, selain mengembangkan teknik pembenihan untuk menghasilkan benih berkualitas tinggi, BPBL Ambon juga menyempurnakan teknologi pembesaran ikan bubara di Karamba Jaring Apung (KJA).
“Dukungan dalam bentuk bantuan benih maupun pendampingan teknologi kepada pembudidaya akan terus kami dorong agar lebih banyak pembudidaya yang merasakan manfaat ekonomi dari ikan bubara,” tutup Tebe.
Perekayasa Ahli Madya BPBL Ambon, Hariyano yang telah berkecimpung dalam kegiatan budidaya ikan bubara sejak tahun 2008 menerangkan, ikan bubara menjadi salah satu komoditas favorit pembudidaya KJA di Maluku karena laju pertumbuhannya yang cepat yakni hanya membutuhkan waktu 5-6 bulan untuk mencapai ukuran konsumsi. Selain itu, ikan ini juga tahan akan penyakit, mudah diberi pakan dan tingkat kelangsungan hidupnya tinggi hingga mencapai 90%.
“Ikan bubara ini juga memiliki harga jual yang cukup tinggi. Seperti di Kota Ambon yang mencapai Rp65 ribu – Rp80 ribu per kg untuk size ikan 2-3 ekor per kg. Harga jual ini juga cukup stabil bahkan tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun lalu sehingga semakin banyak pembudidaya yang melirik peluang usaha pembesaran ikan bubara di KJA ini,” kata Hariyano.
Hariyano menambahkan, kualitas perairan yang baik menjadi salah satu kunci dalam usaha pembesaran ikan bubara dan Provinsi Maluku dianugerahi kondisi perairan yang cocok untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan bubara. Hal ini menyebabkan kegiatan pembesaran ikan bubara di KJA berkembang dengan cepat di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.
“Apalagi dengan daya serap pasar yang tinggi, masyarakat menilai pembesaran ikan Bubara ini cukup menjanjikan sebagai diversifikasi komoditas selain kerapu yang juga mereka budidayakan di KJA walaupun saat ini pemasaran ikan bubara masih berfokus pada pasar lokal karena sifat ikan bubara yang merupakan ikan pelagis sehingga cukup sulit untuk dapat dikirimkan dalam jumlah yang besar,” tuturnya.
Hariyano juga menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembesaran ikan bubara ialah harus ekstra hati-hati saat bersentuhan langsung dengan ikan tersebut. Jika tidak dilakukan dengan ekstra hati-hati, dapat melukai ikan yang bisa mengakibatkan kematian.
Untuk mengatasi hal tersebut, Hariyano menganjurkan kepada pembudidaya untuk dapat menggunakan jaring khusus yang terbuat dari kain untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
“Kami mengupayakan agar teknologi terkait budidaya ikan bubara dapat makin dikuasai sehingga produksinya semakin meningkat dan semakin banyak pembudidaya yang menguasai teknik budidaya ikan ini,” pungkas Yano.
Atas jasanya dalam mengembangkan teknologi pembesaran ikan bubara di KJA sebagai model usaha berbasis teknologi sederhana di kawasan Maluku, Hariyano dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo.