Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Saat ini Kementerian Perhubungan tengah memformulasikan solusi untuk mengatasi hambatan distribusi logistik dan ekspor melalui program pemberdayaan pelayaran nasional dengan membentuk aliansi perusahaan pelayaran nasional atau Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA). Tujuannya agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh armada asing.
Dalam rangka pembentukan Indonesia SEA tersebut, Kementerian Perhubungan juga tengah mengembangkan SEACOMM (Shipping Enterprises Alliance Communication Media) sebagai media komunikasi digital bagi perusahaan pelayaran (penyedia ruang muat kapal) dan eksportir (pemilik barang).
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kenavigasian Hengky Angkasawan saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA) dan Pembentukan Shipping Enterprises Alliance Communication Media (SEACOMM) di Jakarta, Kamis (21/10/2021).
“Untuk mewujudkan terbentuknya Indonesian SEA dan SEACOMM, Kementerian Perhubungan tentu membutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga/Instansi terkait. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program ini agar dapat terealisasi,” ujar Hengky.
Ia menyebutkan, dukungan tersebut berupa proyeksi data, kapal, dan subsidi. Selain itu, diharapkan juga nantinya akan terbentuk komitmen tertulis dukungan Kementerian/Lembaga/Instansi untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pembentukan Indonesian SEA dan SEACOMM.
“Dalam FGD ini membahas dan mengidentifikasi kebutuhan dari kedua platform tersebut yang dibahas dalam 3 (tiga) Working Group. Diharapkan partisipasi aktif dari peserta dapat menghasilkan masukan bagi Pemerintah,” katanya.
Dengan adanya Indonesian SEA dan SEACOMM nantinya, pihaknya berharap para pelaku usaha dapat mengurangi ketergantungan terhadap operator internasional (Main Line Operator/MLO) dan dapat melancarkan kembali ekspor impor sehingga kegiatan perekonomian, khususnya UMKM dapat kembali bergerak. Sejalan dengan peningkatan produksi nasional dan ekspor tersebut, maka sektor logistik pun diharapkan bertumbuh.
“Sedangkan bagi pemerintah sendiri, keberadaan aliansi pelayaran nasional ini tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat besar khususnya terhadap pemberdayaan kapal nasional serta untuk meningkatkan pride kapal berbendera Indonesia di mata dunia maritim internasional,” pungkasnya. (*)