TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022. Penyelenggaraan kegiatan DAK tersebut telah berjalan dengan baik dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 88,8 persen dan realisasi keuangan pada sub sektor Perhubungan Laut sebesar 82%.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan program kegiatan DAK berfokus pada 6 (enam) Provinsi. Dalam pelaksanannya telah dilakukan di 19 lokasi Pelabuhan pada 13 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi dengan total pagu anggaran sebesar Rp 81,5 Milyar.

“Untuk itu, kami atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pencapaian 3 (tiga) Pemerintah Daerah yang telah bekerja maksimal dalam rangka penyelesaian target fisik 100% pembangunan khususnya pada daerah dengan kompleksitas jenis pekerjaan yang cukup tinggi, selamat kepada Kabupaten Lombok Barat, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Teluk Wondama,” ujar Dirjen Arif pada saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Bimbingan Teknis Strategi Percepatan Pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Perairan Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (17/1).

Ia mengatakan tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan DAK penugasan di sektor transportasi laut dimana terdapat arah kebijakan, target dan sasaran serta ketentuan umum yang menjadi perhatian utama dalam rangka proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Transportasi Laut.

Lebih lanjut Dirjen Arif menjelaskan salah satu target kinerja tranportasi laut Tahun 2023 adalah tercapainya rasio konektivitas transportasi laut nasional, disinilah peran Dana Alokasi Khusus bidang transportasi perairan yaitu sebagai salah satu instrumen pendukung dan komplemen dalam rangka mendorong perwujudan peningkatan rasio konektivitas pada sektor transportasi laut secara nasional.

Disamping itu, berdasarkan hasil laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Transportasi Perairan, pada tahun 2021 dialokasikan dana DAK sebesar Rp. 88,1 Milyar pada 21 pelabuhan di 15 Kota/Kabupaten, selanjutnya pada tahun 2022 dialokasikan dana DAK sebesar Rp. 81,5 Milyar pada 19 pelabuhan di 13 Kota/Kabupaten dan 1 Provinsi. Kemudian pada tahun 2023 ini telah dialokasikan dana DAK sebesar 119 Milyar yang tersebar pada 20 pelabuhan di 12 Kota/Kabupaten dan 3 Provinsi.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Arif berpesan kepada Pemerintah Daerah yang sampai dengan saat ini masih belum menyelesaikan target penyelesaian 100% baik fisik maupun keuangan.

“Diharapkan Pemerintah Daerah dapat terus melakukan percepatan penyelesaian, koordinasi dengan unit keuangan di masing-masing Pemerintah Daerah dalam rangka proses pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan pemberlakuan denda/penalty dan aktif mengkomunikasikan perkembangan dengan Kementerian Pusat terkait,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Dia, kegiatan DAK di tahun 2023 ini masih berfokus pada kegiatan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, sesuai arahan dan ketentuan dari Kementerian PPN/Bappenas masih merupakan DAK penugasan dengan lokasi prioritas di 16 Propinsi dan 60 Kabupaten. Proses penyusunan DAK bidang Transportasi Perairan tahun anggaran 2023 telah selesai dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penilaian awal sinkronisasi dan harmonisasi, serta rencana kegiatan.

Sebagai informasi, turut hadir baik secara daring maupun luring dalam acara bimbingan teknis Strategi Percepatan Pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Perairan Tahun 2023 antara lain, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi, Kepala Sub Direktorat Jalan, Direktorat Transportasti Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Zainudin dan Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan Dwi Utami Christianti.