TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (26/6/2023). 

Dalam paparannya HNW menegaskan bahwa sangat penting bagi rakyat untuk memahami konstitusi yang merupakan bagian penting dari 4 pilar MPR RI. Menurutnya, ini merupakan hal yang penting mengingat Indonesia tengah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. 

Karenanya, ia mengimbau masyarakat Kepulauan Riau untuk menguatkan pemahaman berkonstitusi agar dapat berkontribusi melanjutkan peran sejarah Riau yang cinta pada bangsa dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

"Memahami konstitusi menjadi penting bagi rakyat Indonesia untuk memastikan semua proses berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik dan benar. Dengan memahami konstitusi, rakyat pemilik kedaulatan mempunyai pemahaman tentang hak-hak konstitusionalnya yang penting dilaksanakan dan tidak dimubadzirkan, agar demokrasi dengan Pemilunya dapat menghadirkan hasil yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka," terangnya.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR, apalagi di tahun politik jelang Pemilu seperti sekarang ini dimaksudkan agar semua anak bangsa semakin mengenal sejarah, ideologi bangsa, dan cita-cita Indonesia merdeka, agar semua warga Bangsa apalagi kalangan milenial dan generasi Z nya, makin cinta pada bangsa dan negara. Persis sebagaimana pepatah yang populer kalau tidak mengenal maka tak menyayangi," katanya saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kerja sama MPR RI dan DPW PKS Kepulauan Riau.

Turut hadir anggota MPR RI yang juga Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebagai narasumber, serta pengurus DPP PKS, jajaran DPW dan DPD PKS Kepri, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta kader PKS Kepri

Hidayat Nur Wahid yang akrab disapa HNW terkesan dengan animo masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) dalam mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI meskipun berlangsung di hari kerja pada malam hari hingga pukul 23.00 WIB. 

"Bukan hari sembarang hari. Hari ini luar biasa sekali. Bukan sosialisasi sembarang sosialisasi. Sosialisasi di Kepri kini berkesan sekali," katanya berpantun mengawali penyampaian materi sosialisasi. Berpantun adalah bagian dari tradisi masyarakat Melayu di Riau.

"Pulau Penyengat Pulau Bintan. Tempat Bermula Para Raja. Melalui Empat Pilar Kebangsaan, mari kuatkan cinta pada bangsa dan negara," ujarnya berpantun lagi.

HNW menyebut kepulauan dan daratan Riau memiliki peran sejarah fenomenal yang terbukti bisa menghadirkan dan menguatkan Indonesia merdeka pada saat Kongres Pemuda Indonesia dengan Sumpah Pemudanya pada 28 Oktober 1928, menyepakati Bahasa Indonesia yang asalnya bahasa melayu dari Riau menjadi bahasa Nasional yang menyatukan bangsa Indonesia.

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kepri ini pun mengingatkannya akan peran bersejarah Kepulauan Riau dan Riau Daratan tersebut.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kepri ini menyegarkan kembali sejarah tentang Riau. Dulu para tokoh Riau berjuang dan berjasa untuk Indonesia merdeka. Ini adalah fakta sejarah yang harus disegarkan," tutur Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

HNW menyebutkan Indonesia dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda pertama dan kedua menyepakati Sumpah Pemuda. Poin ketiga dari Sumpah Pemuda adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. "Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu dari Kepulauan Riau. Kesadaran itu sering dilupakan," katanya.

HNW menambahkan pada awal masa Indonesia merdeka, Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Indrapura di Riau menyampaikan kepada Bung Karno bahwa Kerajaannya menyatakan masuk bergabung ke dalam Republik Indonesia. Tidak hanya menyatakan bergabung, Sultan Syarif Kasim II memberikan 13 juta gulden setara Rp 1,3 triliun kepada pemerintah RI.

"Dari Kepulauan Riau dan Riau daratan kita diingatkan kembali bahwa dari daerah ini ada kontribusi penting melahirkan Indonesia merdeka, dan dengan inspirasi itulah sekarang kita mensosialisasikan lagi Empat Pilar MPR RI, agar peran mensejarah itu dapat terus dilanjutkan, apalagi di tahun politik menjelang Pemilu 2024,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR diberikan ke semua kalangan supaya rakyat tahu betul bahwa UUD mengatur banyak hal yang baru, termasuk di antaranya membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode, dan Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali, dan rakyat dapat berpesta demokrasi melalui Pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia, tidak dikenai intimidasi, manipulasi maupun politik uang yang bisa merusak kedaulatan rakyat, yang bisa berdampak Rakyat salah pilih Pemimpin maupun wakilnya di DPR," imbuhnya.

HNW mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan UUD. Rakyat memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Pemilu adalah hak rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Teksnya memilih anggota bukan sekadar tanda gambar Partai saja. Karena itu rakyat jangan memubazirkan hak untuk memilih yang diberikan konstitusi, agar bisa rakyat bisa memberikan reward bagi yang terbukti bisa melaksanakan amanat rakyat," tegasnya. 

"Dengan pilihannya, rakyat juga bisa melakukan punishment dengan tidak memilih pihak yang telah terbukti gagal mewujudkan kinerja yang baik dan janji-janjinya saat berkampanye agar cita-cita proklamasi dan reformasi dapat diwujudkan,” tutup HNW.(*)