TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, terima kunjungan delegasi Pimpinan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Ia menyebutkan perlunya disiapkan sumber daya muslim yang cinta bangsa, berwawasan luas, dan mendunia.

Makin banyaknya mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, termasuk di Mesir adalah bagian dari bonus Demografi yang patut disyukuri dan dimaksimalkan.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Beri Pesan Ini kepada Santri Baru di Sumbawa

Apalagi negara Indonesia memberikan ruang untuk pengembangan sumber daya manusia berkeunggulan, maka jangan dimubazirkan, bahkan agar selalu ditingkatkan untuk menghadirkan manfaat adanya bonus demografi positif, untuk masa depan mereka dan Indonesia yang lebih baik.

“Di era globalisasi ini, bila negara mempunyai visi yang kuat sebagaimana terncantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka semakin mungkin untuk memaksimalkan peran anak bangsa termasuk mahasiswa dan alumni-alumni dari luar negeri. Di sinilah peran dari mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mendunia makin dipentingkan,” kata Hidayat Nur Wahid dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Delegasi pimpinan PPMI Mesir yang hadir antara lain, Auzi’na Azmal Umuur, Mufliha Ramadya, dan Bagas Ade.

Baca juga: Pimpinan MPR: Hidupkan Kembali Koperasi Sebagai Bagian dari Pembangunan Ekonomi Nasional

HNW - sapaan Hidayat Nur Wahid - mengungkapkan sekalipun perjalanan sejarah bangsa Indonesia agak berbeda dengan Mesir.

Mesir, yang merupakan negara pertama yang akui kemerdekaan Indonesia, tetapi kemudian pada awal berdirinya Republik Arab Mesir ada relasi yang kurang harmonis antara militer dan sipil. Sebaliknya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dari orang (masyarakat) sipil.

Para tokoh dan bapak bangsa, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Kahar Muzakir, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, adalah orang-orang sipil. Para anggota BPUPK, Panitia Sembilan, pun tidak ada yang berlatarbelakang militer.

“Jadi persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh tokoh-tokoh dari kalangan sipil yang nanti berjuang bersama dengan kalangan militer," ujarnya.

HNW melanjutkan ketika Indonesia akan dijajah kembali oleh Belanda melalui serangan via Surabaya, orang-orang (masyarakat) sipil menggagalkan agresi itu. Di tengah keterbatasan kemampuan tentara nasional Indonesia, Jenderal Soedirman yang sebenarnya juga berbasis sipil karena sebelumnya adalah seorang guru, mengusulkan kepada Bung Karno untuk meminta bantuan kepada para kiai untuk menggerakan umat melawan tentara Belanda.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan Mendengar Aspirasi dari Tenaga Honorer

Bung Karno sepakat, kemudian mengutus Roeslan Abdulgani menemui K.H. Hasyim Asyári. K.H. Hasyim Asyári kemudian mengumpulkan ulama se-Jawa dan Madura, lalu keluarlah fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Fatwa/Resolusi Jihad ini mendorong munculnya anak-anak muda seperti Bung Tomo, Lasykar Santri, Laskar Kiai dan sebagainya dan berhasil menggagalkan agresi sekutu. Masyarakat sipil berhasil menyelamatkan Indonesia.

“Fakta itulah yang membuat relasi antara (umat) Islam, negara, dan TNI, di Indonesia bisa harmoni. Bayangan negara seolah-olah bisa otoriter, militeristik, dan gerakan demokrasi tidak bisa berkembang, tidak terjadi di Indonesia. Karena itu relasi mensejarah yang harmonis seperti itu , perlu terus dijaga dan ditingkatkan," tuturnya.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas relasi itu, lanjut HNW, perlu disiapkan sumberdaya muslim yang cinta bangsanya, mempunyai wawasan yang luas, serta mengglobal. Ini dimaksudkan agar Indonesia berjalan sesuai alur sejarahnya dimulai dari bagaimana Indonesia ada dan merdeka, bagaimana Indonesia bisa selamat dari pemberontakan PKI, hingga mengapa rakyat menginginkan reformasi.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Dukung MUI dalam Penuntasan Dugaan Penyimpangan Panji Gumilang