TRIBUNNEWS.COM - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Indro Gutomo, SH, MH mengungkapkan bahwa Setjen MPR memiliki beberapa program kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat untuk lebih mendekatkan MPR kepada rakyat. Salah satu yang terbaru adalah Forum Konsultasi Publik (FKP).

"Metode pelaksanaan dari program FKP ini adalah turun langsung ke masyarakat untuk meminta saran, masukan atau gagasan tentang pelayanan publik di MPR, dengan target peserta dari kalangan generasi milenial," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Indro Gutomo, saat menjadi narasumber kegiatan FKP dalam bentuk FGD Kehumasan MPR RI, bertema 'Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi dan Media Sosial', kerjasama MPR dengan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/11/2023).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Plt Sesjen MPR Siti Fauziah, SE, MM ini dihadiri Rektor Unmas Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd, narasumber Dr. Putu Kepramareni, Kepala Sekolah SMAN 1 Kuta Drs. I Ketut Sumandhi Arta, M.Pd. Acara diskusi ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa Unmas lintas fakultas dan perwakilan pelajar SMAN 1 Kuta.

Lebih jauh, Indro Gutomo menyampaikan bahwa fokus peserta FKP kepada generasi milenial, karena bangsa kita sedang mendapatkan bonus demografi, di mana 60 persen lebih jumlah penduduk Indonesia adalah usia produktif, yang mencapai puncaknya pada tahun 2045. Jadi, pemuda memiliki peran yang sangat penting di situasi dan kondisi itu.

"Penyelenggaraan FKP pada prinsipnya, selain ingin mendapatkan masukan dari elemen masyarakat yang pernah berkunjung ke MPR dan memiliki wawasan soal MPR,
juga ingin mendapatkan masukan dari masyarakat yang tidak mengenal MPR. Di sinilah kesempatan kita untuk memperkenalkan pelayanan publik yang ada di MPR," terangnya.

Berbicara soal pelayanan publik, Menurut Indro, di Humas Setjen MPR ada dua bidang pelayanan publik yakni, Pertama Bidang Edukasi Ketatanegaraan. Ini bisa diperoleh dalam penerimaan aspirasi masyarakat yang datang ke MPR. "Di sini masyarakat bisa berdiskusi, menyampaikan aspirasi hingga berkunjung ke berbagai area di komplek MPR seperti museum dan lainnya," tambahnya.

Yang kedua, Bidang Layanan Informasi. Bentuk pelayanannya berupa pelayanan penyuluhan perpustakaan, pelayanan informasi melalui PPID/Front Desk, website dan media sosial. PPID juga berperan sebagai penyerapan aspirasi masyarakat atau pusat pengaduan masyarakat.
Terkait medsos MPR RI, diharapkan mendapat masukan positif dari mahasiswa agar platform ini semakin mengena di hati generasi muda.

"Untuk saat ini dan ke depan, pelayanan publik seperti penerimaan delegasi, pelayanan perpustakaan dan media sosial akan selalu senantiasa disempurnakan lagi oleh MPR RI, mengingat pelayanan publik merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 34 ayat 3, dan juga UU Nomor 25 Tahun 2009," tandasnya.

Di sesi akhir, Indro Gutomo berharap agar di akhir forum ini akan menghasilkan rekomendasi. Setiap rekomendasi yang ada, akan ditindaklanjuti di MPR.