TRIBUNNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Pembangunan Sarana Jaya menjalin kerja sama dengan Mabes Polri dalam memfasilitasi penyediaan hunian bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.

Adapun penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pembina Fungsi Sumber Daya Manusia (Rakorbin SDM) PNS Polri yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa, (7/11/2023) lalu.

Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono.

Penandatangan MoU ini untuk memudahkan para anggota dan Polri yang belum memiliki hunian. Tentunya dengan fasilitas yang lengkap, terjangkau, aman, dan nyaman.

Kesepakatan ini juga sebagai bentuk komitmen Sarana Jaya bersama Polri dalam meningkatkan sinergitas akses kepemilikan hunian bagi para anggota kepolisian di wilayah DKI Jakarta.

Direktur Utama Sarana Jaya Andira Reputra menyambut baik penandatanganan MoU ini. Ia menyebut, Perumda Sarana Jaya sangat berbangga dan berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan Mabes Polri. 

Baca juga: Atasi Kemacetan, Pemprov DKI Jakarta Ajak Masyarakat Gunakan Tarif Integrasi Transportasi Umum

"Ini merupakan kehormatan bagi Sarana Jaya sebagai Perusahaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas memfasilitasi kepemilikan hunian yang terjangkau, layak, dan nyaman, terutama bagi para anggota Polri dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Polri,” ucapnya.

Andira menjelaskan, hunian yang disediakan Sarana Jaya memiliki nilai investasi yang baik. Dari segi perspektif bisnis, hunian ini sangat potensial, karena berada di lokasi strategis dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, sehingga akan memudahkan penghuninya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Hunian yang ditawarkan Sarana Jaya ini terletak di dua kawasan Jakarta Timur, yaitu Nuansa Pondok Kelapa dan Nuansa Cilangkap.

Untuk hunian di Nuansa Pondok Kelapa, ada dua tower yang disiapkan, yaitu Menara Samawa dan Menara Swasana. Sedangkan hunian yang ditawarkan di Nuansa Cilangkap untuk saat ini baru tersedia di Menara Kanaya. Pasalnya, Menara Ayasa saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Melalui MoU ini, Sarana Jaya berkomitmen dalam menyediakan hunian yang layak dan nyaman bagi para anggota Polri dan PNS Polri serta warga DKI Jakarta pada umumnya,” ujarnya.

Hunian yang dikembangkan oleh Sarana Jaya ini memiliki berbagai fasilitas, dari area terbuka hijau, playground, balai warga, area parkir, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai halte yang terintegrasi.

Soal urusan keamanan, para penghuni tidak perlu cemas, lantaran ada petugas keamanan dan kamera pengawas (CCTV) yang beroperasi 24 jam.

Baca juga: Dorong Literasi Pasar Modal, BUMD Milik Pemprov DKI Ini Dirikan Galeri Investasi Digital

Sekilas tentang Sarana Jaya

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak 1982.

Awalnya, pembentukan Sarana Jaya berorientasi sebagai penunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri  serta sarana-prasarana dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan yang pada sifat naturalnya adalah badan hukum yang berorientasi laba. 

Selain itu, Sarana Jaya dipercaya Pemprov DKI Jakarta untuk menangani pembangunan proyek-proyek strategis di Jakarta, seperti pengembangan kawasan terintegrasi, pembangunan rumah dan hunian terjangkau, fasilitas pengolahan sampah, dan sebagainya.

Beragam pembangunan yang menunjang visi dan misi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk mengembangkan kawasan perkotaan yang modern dan berkelanjutan. (*)