Ia meminta supaya penggantian KTP elektronik ini dilakukan setelah keppres tentang pemindahan ibu kota sudah diterbitkan Presiden Jokowi.

“Penggantian KTP ini, ya perlu. Tapi nanti setelah semua ada kejelasan, supaya tidak kerja dua kali,” bebernya.

Politikus senior ini juga meminta agar penggantian KTP ini dapat dilakukan secara bertahap untuk menghindari kegaduhan dalam masyarakat. Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah, lantaran jumlah masyarakat yang harus mengganti KTP-nya mencapai jutaan orang.

“Ini perlu dilakukan bertahap sambil kita juga benahi data kependudukan. Masyarakat juga bisa sekalian ganti foto terbaru, karena data sekarang kan masih pakai foto lama,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoekifli pun meminta Disdukcapil menggencarkan penggunaan KTP digital.

“Ini kesempatan bagus untuk mengubah kartu identitas warga Jakarta menjadi lebih futuristik,” ungkap politikus senior yang juga Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Penggunaan KTP digital atau IKD ini dapat pula menghemat biaya, lantaran masyarakat tak perlu lagi mencetak ulang kartu indentitas mereka lagi.

“Kalau ganti nama provinsi, ya memang harus ganti identitas. Tapi anggaran bisa lebih dihemat dengan beberapa cara,” pungkasnya.