Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasdem, Effendi Choirie menyinggung partai yang dianggap bekhianat terhadap Partai Nasdem.

Awalnya, partai tersebut akan membentuk koalisi yang meneruskan pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi akhirnya partai tersebut memutuskan rencana koalisi tersebut secara sepihak.

Bahkan, partai yang berkhianat itu disebut Effendi sudah membentuk koalisi tanpa Nasdem.

"Salah satunya membentuk KIB," katanya dalam Diskusi Total Politik: Nasdem Bersama Presiden Jokowi pada Kamis (20/10/2022).

Sayangnya, Effendi enggan mengungkapkan nama partai inisiator KIB yang dimaksud.

"Pokoknya ada," ujarnya.

Baca juga: NasDem: Kerja Positif Anies Baswedan di Jakarta, Jadi Modal untuk Pilpres 2024

Pengkhianatan itu diungkapkan Effedi tidak mempengaruhi langkah Nasdem menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk mendeklarasikan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

"Karena sudah tahu karakternya, maka kita berijtihad (berusaha) sendiri," katanya.

Tak hanya ditinggal berkoalisi, lika-liku Nasdem dalam menghadapi Pemilu 2024 juga diperoleh dari partai penguasa, PDIP.

Diketahui  Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pernah melontarkan pernyataan partai berwarna biru keluar dari kabinet Jokowi.

Pernyataan tersebut disinyalir tertuju kepada Nasdem yang baru mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Effendi mengklaim bahwa Nasdem merupakan partai yang loyal terhadap pemerintahan.

Hal itu tercermin dari dukungan penuh yang diberikan Nasdem terhadap kebijakan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dia justru mempertanyakan partai koalisi di parlemen yang menolak kebijakan tersebut.

"Nah itu. Seharusnya Hasto itu dia kritik yang ini (partai koalisi yang tidak mendukung kebijakan Jokowi)," katanya.

Meski demikian, segala dinamika politik yang terjadi pada akhirnya memiliki satu tujuan, yaitu kebaikan bagi Indonesia.

"Hanya mungkin pendekatannya berbeda," katanya

Oleh sebab itu, wajar jika di dalam prosesnya terdapat berbagai perbedaan.

"Mungkin tafsir-tafsir atas konstiusi atau Pancasila dan implementasinya. Itu yang berbeda."