Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago angkat bicara terkait kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap Pemerintah.
Pangi menilai, tampilnya AHY menunjukkan narasi oposisi dan kritik Pemerintah secara tidak langsung akan menaikkan daya tawar AHY sebagai salah satu kandidat cawapres yang pantas mendampingi Anies Baswedan.
"Karena dengan cara ini, AHY akan diuji atas setiap argumentasinya. Sehingga secara tidak langsung akan membuka level kualitas dan kapasitas AHY secara personal," kata Pangi, dalam keterangan pers tertulis, Minggu (19/3/2023).
Menurutnya, Partai Demokrat sedang menunjukkan kualitas dan kapasitas cawapres yang mereka ajukan.
"Dan mengirim pesan kepada partai politik di Koalisi Perubahan untuk melakukan hal yang sama atau setidaknya kalau punya kandidat, mari kita uji," jelas Pangi.
Baca juga: Pengamat: Pidato Politik AHY Suara Lantang di Tengah Politisi Jaim
"Dengan demikian, AHY dianggap sosok yang paling representatif dan tepat mengisi posisi cawapres sebagai wajah 'perubahan'," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dikelola dengan baik.
"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
AHY mencotohkan program Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut salah satunya adalah food estate.
"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.
Baca juga: AHY Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Alasannya
Dia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.
"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.
AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.
"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.
Selain itu, dia juga mengkritisi pembentukan undang-undang (UU) Ciptaker yang dianggapnya selain tidak berpihak kepada tenaga kerja, juga pembuatannya terburu-buru.
"Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grasa-grusu," ujar AHY.
Karenanya, AHY tak mengherankan ketika mahkamah konstitusi (MK) menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional.
Namun, dia menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai respons perintah MK.
"Hal ini kembali menegaskan, bahwa lembaga good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum," ungkapnya.
Menurut AHY, hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan Investor nasional maupun luar negeri menurun kepada Indonesia.
"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.