Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi tak ambil pusing terkait wacana peleburan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjadi koalisi besar di Pilpres 2024.

KKIR merupakan koalisi bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara KIB adalah koalisi bentukan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Mereka mau melebur atau pecah hak mereka. Soal restu yang paling penting restu rakyat dan Ridho Allah," kata Gus Choi kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Gus Choi menegaskan pihaknya tak merasa khawatir dengan munculnya wacana peleburan kedua koalisi itu.

"Enggak ada secuil kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan," ujarnya.

Baca juga: PDIP Soal Wacana Koalisi Besar: Semakin Baik dan Makin Ringan Beban yang Dipikul

Dia menyebut Koalisi Perubahan sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

Di sisi lain, Gus Choi menuturkan bakal calon presiden (bacapres), Anies Baswedan merupakan figur yang mumpuni.

"Partai koalisi pengusung sudah cukup. Figur capres yang kami usung mumpuni, bermutu tinggi, bibit, bobot, bebet lengkap, nasionalis-agamis," ungkap dia.

Demokrat Nilai Tidak Mudah

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mudah untuk menyatukan partai-partai.

"Tidak mudah menyatukan partai-partai seperti halnya Koalisi Perubahan," kata Herman di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Herman menanyakan perihal alasan rencana dibentuknya koalisi besar untuk Pilpres 2024 itu.

"Nah dengan koalisi besar kami belum mengerti apa yang kemudian mendasari terhadap terjadinya koalisi besar," ujarnya.

Namun, dia menambahkan semua partai politik (parpol) memiliki hak entah itu menggabungkan koalisi.

"Tetapi kan itu menjadi hak partai-partai untuk bisa menggabungkan diri dalam koalisi," ucap Herman.

PKB Anggap Rumit

Sementara, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul menilai wacana koalisi koalisi besar untuk Pilpres 2024 lebih rumit.

Menurut Jazilul, kerumitan terletak pada penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) seperti di semua koalisi saat ini.

"Jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu, bukannya lebih rumit lagi? Apakah nanti terkait pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar, pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Dia mencotohkan seperti koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB kesulitan dalam memutuskan capres-cawapres.

"Orang kami berdua saja kesulitan memutuskan, apalagi berlima," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Namun, Jazilul menyebut pihaknya menunggu arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait wacana koalisi besar ini.

"Namun pengalaman yang berjalan, kerumitannya justru bagaimana menyusun format koalisinya, menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dan juga portofolio yang akan dibuat," ungkapnya.

Dia menambahkan wacana koalisi besar tersebut baru dibicarakan pada tingkatan elite.

Di sisi lain, Jazilul menjelaskan PKB belum mengkonfirmasi kepada cabang-cabang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) termasuk kiai dan ulama untuk menyetujui wacana tersebut.

"Menurut saya masih banyak langkah, masih tahapan yang harus ditempuh sehingga koalisi besar itu terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

“Cocok,” kata Jokowi.

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.