Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan melontarkan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kritikan tersebut disampaikan Anies saat dirinya diundang dalam Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023) lalu.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung pembangunan jalan hingga penegakan hukum era Jokowi.
Pengamat Psikologi Politik UNS, Moh Abdul Hakim, menilai langkah Anies memiliki potensi dampak positif sekaligus negatif bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Hakim menuturkan, apabila kritikan dilontarkan Anies bisa meyakinkan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, hal itu dinilai bisa memberi keuntungan bagi Anies.
Anies memiliki peluang untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal yang akan mendukungnya di Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Polemik Panjang Jalan Non-Tol, Pengamat: Anies Baswedan Tak Salah Interpretasikan Data BPS
"Keuntungannya, dengan melakukan kritik sejak awal kepada Jokowi dengan mempertegas posisi dia akan mempermudah para pendukungnya untuk mengambil keputusan," kata Hakim dalam program Talkshow Overview yang ditayangkan youTube Tribunnews.com, Kamis (25/5/2023).
Anies, kata Hakim, bisa meraup suara dari para antitesa pemerintahan Jokowi.
"Ini adalah usaha Anies Baswedan posisinya sehingga dia bisa menarik dua jenis pemilih pertama pemilih yang dari awal memang tidak mendukung Pak Jokowi dan kedua pendukung yang merasa dikecewakan oleh pemerintahan Jokowi."
"Dan kelompok kedua ini terjadi pada menengah dan terdidik," ujar Hakim.
Di sisi lain, menurut Hakim, langkah Anies mengkritik pemerintahan Jokowi juga dinilai memiliki risiko yang tinggi.
"Memposisikan sebagai antitesa Jokowi ketika kepuasan publik tehadap kinerja presiden sangat tinggi itu jelas punya risiko tinggi," katanya.
Menurutnya, langkah itu berpotensi menjadi boomerang yang bisa meng-gradasi kredibilitas politik Anies.
"Karena dia menjadi satu-satunya kandidat yang memposisikan sebagai antitesa Jokowi ya dia harus berhadapan dengan pendukung partai-partai koalisi."