Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Peneliti lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro memberikan pendapatnya perihal sistem Pemilu yang belum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui sebelumnya, persidangan atas gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 168 Ayat 2 tentang sistem proporsional terbuka hingga kini masih berjalan.
Sehingga belum bisa dipastikan Pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup.
Meskipun demikian, Bawono menyebut mayoritas publik menginginkan pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
MK pun diminta mendengarkan suara rakyat terkait permasalahan ini.
"Mahkamah Konstitusi harus sangat mempertimbangkan sekali dan juga mendengarkan suara dari sebagian besar publik mengenai sistem dalam pemilihan umum mendatang," kata Bawono kepada Tribunnews.com, Selasa (30/5/2023).
Baca juga: Berharap MK Putuskan Sistem Proporsional Terbuka, ICW: Potensi Korupsi Bakal Terjadi jika Tertutup
Bawono menambahkan, keinginan mayoritas publik soal sistem proporsional terbuka juga tercermin sikap delapan partai politik di DPR RI.
Partai tersebut yakni Golkar, PAN, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, PPP, dan Gerindra.
Hanya PDIP ingin pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Hasil survei
Bawono kemudian menguraikan hasil temuan Indikator Politik Indonesia pada survei bulan Februari 2023 lalu.
Diketahui mayoritas publik ingin pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
"Sebesar 80,6 persen responden menjawab setuju terhadap sistem pemilu proporsional terbuka pada pemilu 2024."
"Sementara itu 11,9 persen responden saja menjawab setuju terharap sistem proporsional tertutup. Untuk responden yang tidak menjawab sebanyak 7,5 persen," urai Bawono.