Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam Pilkada Serentak 2024, meskipun terdapat sejumlah masalah pada Pemilu sebelumnya.
Sirekap akan menampilkan data hasil perolehan suara pasangan calon (paslon) Pilkada berdasarkan formulir C1, namun tidak akan menyertakan tabulasi suara dari tingkat kabupaten/kota.
Data yang disajikan akan berupa gambar atau PDF hasil rekapitulasi.
Mantan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, mengkritisi keputusan KPU yang tidak menampilkan data tabulasi suara.
Menurutnya, data tersebut merupakan esensi dari Sirekap, di mana publik seharusnya dapat memantau pergerakan suara setelah pencoblosan.
Hadar menekankan bahwa data tabulasi penting untuk menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan pengecekan.
Ia mempertanyakan bagaimana KPU dapat menjamin akurasi hasil jika data yang diperlukan untuk kontrol tidak diumumkan.
“Ini kan bisa jadi patokan untuk ngecek, untuk penyelenggara sendiri. Ini bener nggak nih yang kemudian di TPS-nya dihitung manual, bisa jadi ini yang salah,” ungkap Hadar dalam diskusi 'Muda Kawal Pilkada' di Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (5/10/2024).
Lebih lanjut, hilangnya data tabulasi di Sirekap juga akan menyulitkan publik dalam melakukan kontrol terhadap hasil pemilu.
Jika masyarakat ingin melakukan pengecekan, mereka harus memiliki teknologi yang memadai dan melakukannya secara mandiri.
Hadar juga mempertanyakan kebijakan KPU ini, mengingat keterbukaan data seharusnya dapat meminimalisir spekulasi dan ketidakpercayaan publik.
Baca juga: PTUN Putus Gugatan PDIP Terhadap Gibran 10 Oktober, Eks Komisioner KPU: Tak Berimbas ke Pelantikan
Ia mengingatkan bahwa keputusan ini dapat menimbulkan anggapan negatif bahwa KPU berusaha menyembunyikan sesuatu terkait hasil Pilkada.
“Ini pertanyaan besar, maksudnya apa mereka begini? Kenapa mereka justru sembunyikan? Jadi hati-hati aja, nanti ada yang memikirkan, ini penyelenggaranya mau main curangnya, ini dia mau sembunyikan dulu,” tegas Hadar, menandaskan bahwa keputusan tersebut dapat merugikan kredibilitas penyelenggara.