Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, tak ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendorse Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.
Sudirman Said awalnya menyebutkan, banyak jasa yang diberikan Anies Baswedan untuk Jokowi.
Mulai dari pengalaman Anies menjabat sebagai menteri hingga juru kampanye Jokowi.
"Tidak hanya jadi jurkam, Anies itu menteri (periode) pertama Jokowi yang berprestasi lho, tidak ada yang bilang Anies tidak berprestasi. Kemudian dipilih jadi gubernur kan. Dan selama jadi gubernur banyak sekali program Pak Jokowi yang diselesaikan. MRT diselesaikan, tata kota juga diperbaiki itu juga tidak dilepaskan dari rancangan Pak Jokowi juga," kata Sudirman Said, dalam konferensi pers, di Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
"Dan penyelesaian Covid-19 itu juga andalan. Sebagai contoh bagaimana Covid diselesaikan, sangat membantu reputasi pemerintah nasional juga. Pak Anies tidak pernah merepotkan. Jadi pertanyaanmu itu saya jawab dengan pertanyaan. Kenapa ya?" sambungnya.
Baca juga: 3 Poin Surat Denny Indrayana Sebut Jokowi Layak Dimakzulkan: Anies Dihalangi jadi Capres 2024
Sudirman mempertanyakan perihal Anies yang tak mendapatkan endorse dari Jokowi.
Meski demikian, ia mengungkapkan, tidak ingin Jokowi mengendorse Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Adapun ia mendorong agar Jokowi mendukung seluruh putra terbaik bangsa yang maju berkompetisi.
"Kami sih tidak ingin Presiden Joko Widodo mengendorse Pak Anies. Tidak. Karena itu tidak fair. Tapi mengendorse lah semua kalau mau endorse, ini putra terbaik bangsa, silahkan maju berkompetisi, selesai," ucapnya.
Baca juga: Demokrat Desak Anies Umumkan Cawapres, PKS Ajak Parpol Koalisi Duduk Satu Meja
Lebih lanjut, Sudirman menyadari publik mempertanyakan soal Jokowi yang tidak memberikan dukungannya kepada Anies.
Menanggapi hal tersebut, ia mengatakan, belum menemukan jawaban dibalik terjadinya hal itu.
"Atau (Jokowi) betul-betul netral agar siapapun yang bertarung itu hasilnya dari masyarakat. Jadi kita bertanya juga demikian. Pada saat setiap kali datang ke media, diskusi, ditanyakan kenapa kok begitu? Tapi jawabannya belum ada sampai sekarang, mengapa keadaannya begitu. Jadi kita juga sambil cari jawabannya," kata Sudirman.
Baca juga: Partai Demokrat Tetap Dorong AHY Jadi Bakal Cawapres Anies Baswedan
Sebelumnya, Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebutkan bahwa sejauh ini endorsement Presiden Jokowi terhadap bakal calon presiden pengaruhnya tergolong rendah.
"Upaya presiden Jokowi untuk memberikan pesan dan dukungan politik terhadap kandidat tertentu sejauh ini pengaruhnya terbilang rendah," kata Pangi dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
Pangi mengatakan hal itu setidaknya tergambar dari data survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022.
"Menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh presiden Jokowi," sambungnya.
Menurut Pangi sisanya mayoritas publik 65,7 persen tidak terpengaruh capres dukungan Jokowi terhadap keputusan rakyat dalam memilih dan 9,3% tidak menjawab.
"Itu artinya, arah dukungan (endorse) Presiden Jokowi tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk mengiring pemilih kepada kandidat tertentu," tegasnya.
Jadi pada akhirnya, kata Pangi, yang terkesan oleh publik adalah presiden tampaknya ingin memaksakan pesan seolah-olah kriteria capres-atau cawapres pilihan beliau itulah real selera rakyat.
Walaupun kenyataannya berkata lain.
"Presiden yang sedang berkuasa ngak bisa membuldoser jeroan kehendak rakyat. Jangan sampai seolah-olah suara presiden adalah representasi suara rakyat, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat bukan kedaulatan berada di tangan Presiden Jokowi," jelasnya.
Pangi menegaskan tetap rakyat yang berdaulat, Presiden Jokowi hanya menjalankan mandat rakyat jangan sampai presiden sabotase daulat rakyat.
"Jangan dibonsai suara rakyat, kriteria presiden biarlah rakyat secara “emperik objektif” yang menentukan yang tidak boleh di intervensi oleh pikiran “intersubjektif” Presiden Jokowi itu sendiri. Biarkan rakyat secara mandiri menentukan nasibnya sendiri di dalam memutuskan preferensi pilihan presiden yang tepat untuk masa depan Indonesia," tutupnya.