Baca tanpa iklan
- Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan : Benny Rhamdani
- Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan : Mayjen TNI (Purn) Sumiharjo Pakpahan Ph.D.,D.M.S;
- Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Politik : H. Djafar Badjeber, M.Si.;
- Wakil Ketua Umum Bidang Agama dan Sosial Kemasyarakatan : Dr. KH. Arwani Syaerozi, Lc., M.A.
- Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan SDM : Drs. Ali Kastella
- Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi : Dr Dodi Suhartono Abdulkadir, S.E., S.H., M.H.,
- Wakil Ketua Umum Bidang Dana : Ir H. Zulnahar Usman
3. PPP
Mengutip dari laman resmi PPP, PPP berdiri dengan asas Islam berlambang Kabah, namun juga menggunakan asas Negara Pancasila sesuai peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku pada tahun 1984.
Pergantian asas tersebut dikarenakan adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru.
Kemudian berdasarkan Muktamar I PPP tahun 1984, PPP menerapkan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi lima.
Lalu pada tahun 1998, saat tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah.
Hal tersebut berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhir tahun 1998.
Setelah itu, PPP memutuskan untuk berkomitmen dalam menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, walaupun partai menggunakan asas Islam.
Selanjutnya PPP melantik ketua umum yang pertama untuk periode 1973 hingga 1978.
Adapun Ketua Umum pertama partai PPP yaitu H Mohammad Syafaat Mintaredja, SH.
Kemudian Ketua Umum partai secara berturut-turut di antaranya, H Jailani Naro, SH; H Ismail Hasan Metareum, SH; H Hamzah Haz.
Lalu Ketua Umum partai yang terpilih pada Muktamar VI yang diselenggarakan tahun 2007 adalah H Suryadharma Ali.
Pada Muktamar VIII 2016 yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP adalah Romahurmuziy (Gus Romy).
Pada periode 2020 hingga 2025, Ketua Umum DPP PPP adalah Suharso Monoarfa.
PPP kini dipimpin oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.
Visi PPP
"Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islam-an."
4. PSI
Partai Solidaritas Indonesia (disingkat PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pasca Pemilu tahun 2014.
Partai ini diketuai oleh Giring Ganesha sejak 16 November 2021, mengutip Wikipedia.
Baca juga: Sekjen PDIP Beri Sinyal Ada Parpol Hijau Bakal Dukung Ganjar Pranowo
Mengutip psi.id, Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.
Sementara Misi PSI:
- Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.
- Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
- Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
- Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melibatkan kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.
5. Perindo
Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dideklarasikan pada 7 Februari 2015 di Internastional Expo, Kemayoran, Jakarta.
Partai Perindo didirikan oleh pemilik perusahaan MNC Group yaitu Hary Tanoesoedibjo.
Perindo dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta sebagai organisasi masyarakat (ormas), dikutip dari TribunnewsWiki.com.
Perindo memiliki idealisme yang luhur, konsisten berjuang bagi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak dan percepatan pendidikan guna mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Visi dan Misi Perindo
Berikut visi dan misi Perindo yang dikutip dari partaiperindo.com:
Visi:
Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya.
Misi:
- Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan UUD 1945.
- Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat.
- Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI
- Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik indonesia.
- Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang susuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
- Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Muhammad Zulfikar/Ibriza Fasti/Farrah) (TribunnewsWiki.com/Maghita Primastya Handayani)