Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Hoaks masih menjadi variabel titik rawan bagi di Pemilu 2024 dan menjadi tantangan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Kemudian bahaya hoaks bahwa hoaks atau berita bohong merupakan variabel titik rawan dalam pemilu dan pemilihan yang sifatnya tidak terhindarkan di masa digitalisasi dewasa ini," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Selasa (15/8/2023).

Bagja membeberkan pada pada tahun 2018 hingga 2022 terdapat 9.814 kategori hoaks.

Kemudian, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ada 922 isu hoaks dan sebanyak 557 kasus di antaranya di temukan pada periode Maret hingga Mei 2019, saat masa puncak pemilu.

Tak hanya itu, pada Pilkada 2020 dalam kerja sama Bawaslu dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), tercatat 64 temuan isu hoaks.

"Pada pilkada ada 64 temuan isu hoaks, kemudian diseminasi kementerian dan lembaga masyarakat 65, kemudian total sebaran ada 1.004, kemudian yang diajukan untuk di-take down, 393," jelasnya.

Bagja khawatir hoaks pada Pemilu 2024 nanti bakal berdampak terjadinya polarisasi seperti pada Pemilu 2019 lalu.

"Dampak penyebaran hoaks utamanya adalah polarisasi di masyarakat yang terjadi pada Pemilu 2019," tandasnya.

Adapun berikut jumlah temuan isu hoaks berdasarkan kategori dari data Kemkominfo pada periode Agustus 2018 hingga 6 April 2022:

• Kesehatan 2.096
• Pemerintah 1.863
• Politik 1.274
• Penipuan 1.150
• Lain-lain 785
• Internasional 567
• Kejahatan 542
• Fitnah 452
• Bencana Alam 419
• Agama 326
• Mitos 217
• Pendidikan 61
• Perdagangan 59