Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar komunikasi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Andre Rahmanto, optimis sebaran berita bohong alias hoaks di media sosial menjelang Pemilu 2024 bisa lebih rendah dibanding sebelumnya.
Andre menilai, media sosial masih memegang peran penting pada setiap gelaran Pemilu.
Potensi sebaran hoaks maupun black campaign disebut Andre selalu ada saat Pemilu.
Bahkan saat ini konten-konten negatif sudah mulai muncul di tengah semakin memanasnya suhu politik di Tanah Air.
"Tetapi kita berharap hoaks Pemilu 2024 menurun seiring dengan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi."
"Masyarakat belajar dari Pemilu sebelumnya dan dari pandemi Covid-19, masyarakat sudah belajar untuk tidak langsung percaya dengan informasi yang ada, namun menyeleksi terlebih dahulu," ungkap Andre saat dijumpai, Selasa (19/9/2023).
Baca juga: Relawan Bakal Laporkan soal Dugaan Hoaks Prabowo Tampar dan Cekik Wamen ke Bareskrim Polri
Faktor Hoaks Berkembang
Menurut Andre, salah satu faktor penyebab hoaks semakin berkembang adalah tingkat literasi pendukung satu calon yang rendah.
"Ketika ada pendukung ekstrem satu calon, dan dia pengetahuannya kurang atau tidak mau membaca informasi, literasinya rendah, itu cenderung akan menyebar hoaks," ungkapnya.
Sebaliknya, bila pendukung kandidat memiliki kesadaran bahwa Pemilu hanya kompetisi sesaat dan setelahnya kan menjadi satu bangsa, maka sebaran hoaks bisa ditekan.
Andre mengatakan perlu peran serta masyarakat untuk meminimalisir hoaks menjelang Pemilu.
"Perlu kesadaran yang dimulai dari diri sendiri untuk tidak membagikan informasi yang tidak jelas sumbernya, apalagi informasi menyudutkan atau ujaran kebencian terkait salah satu calon."
"Kalau dapat begitu ya berhenti saja, tidak perlu dibagikan, apalagi dibagikan di grup-grup, itu bisa menjadi debat maupun konflik," pesannya.
Baca juga: Jika Terbukti Hoaks, AdaKami Akan Polisikan Penyebar Informasi Nasabah Bunuh Diri
Selain itu, penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengantisipasi agar sebaran hoaks bisa ditekan.
"Walaupun periode kampanye pendek, tetapi kampanye dalam arti sebenarnya sudah mulai dari sekarang, sejak deklarasi sudah terus, itu harus ada regulasi dan sebagainya," tekannya.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga kenetralan, termasuk ASN, TNI, dan Polri.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)