News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Jawaban Jokowi hingga Ganjar soal Kritik Anies Terkait Proyek Strategis Nasional Titipan

Penulis: Rifqah
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Capres PDIP, Ganjar Pranowo duduk bersebelahan dengan Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakernas IV PDIP di JIExpo Jakarta, Jumat (29/9/2023) - Jokowi minta Anies Baswedan tunjuk Proyek Strategis Nasional mana yang dimaksud menjadi titipan kanan-kiri.

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi disusupi titipan kanan-kiri.

Lantaran, menurut Anies, tidak disusun dengan baik sehingga menjadi ladang titipan proyek pihak-pihak tertentu.

"Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Mengenai hal tersebut, Presiden Jokowi pun meminta kepada Anies agar menunjuk pihak yang diduga menyusupkan titipan dalam proyek itu.

"Ya ditunjuk saja, proyek yang mana, yang titip siapa," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Komisi III DPR Nilai Kejagung Konsisten Kawal dan Mengamankan Proyek Strategis Nasional

Sebagai informasi, hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, total ada 156 PSN yang sudah selesai selama delapan tahun berjalan dengan nilai lebih dari Rp 1.000 triliun di seluruh Indonesia.

"Antara lain yang dikerjakan jalan tol, kereta api. Kereta api itu sudah dirasakan dan membuat lanskap Jakarta berubah itu MRT," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, diberitakan Tribunnews.com di acara Social Space Sewindu PSN” di Jakarta, Senin (8/5/2023).

Ganjar Sebut Data Perlu Dibuka dan Dibuktikan

Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo saat berpidato di Rakernas PDIP yang digelar di JIExpo, Jakarta pada Jumat (29/9/2023) - Jokowi minta Anies Baswedan tunjuk Proyek Strategis Nasional mana yang dimaksud menjadi titipan kanan-kiri. (YouTube PDIP)

Senada dengan Jokowi, Ganjar Pranowo juga meminta agar Anies membuktikan pernyataannya terkait PSN.

Ia mendorong data dibuka terkait pernyataan Anies yang menyebut PSN adalah titipan kanan kiri.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari spekulasi dan salah interpretasi.

"Buktiin aja datanya secara terbuka yang nitip siapa, pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membikin orang mempunyai interpretasi saja," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin.

Ganjar pun menduga, mengenai PSN itu tidak ada yang bisa mengungkapkan datanya.

Lantaran, jika ada, maka tidak akan menimbulkan spekulasi.

"Itu titipan kanan-kiri itu siapa, buka aja, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu, kalau ada jadi tidak menimbulkan spekulasi, buka aja nggak apa-apa," katanya.

Kejagung Dinilai Konsisten Kawal dan Amankan PSN

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, sebelumnya turut berkomentar soal PSN.

Menurutnya, selama ini Kejaksaan Agung (Kejagung) konsisten dalam mengawal dan mengamankan PSN.

"Saya kira, peran Kejagung memang sangat sentral dalam mengawal dan memastikan bahwa, setiap proyek-proyek strategis nasional terlaksana melalui proses yang bersih dan bebas korupsi."

"Dan Komisi III lihat, Kejagung selalu konsisten untuk itu," kata Sahroni dalam keterangannya Kamis (14/9/2023).

Baca juga: IPW: Proyek Rempang Eco-City Tidak untuk Kemakmuran Rakyat meski Masuk Proyek Strategis Nasional

Sebelumnya, Kejagung diketahui terus mengusut dugaan kasus korupsi pada pekerjaan pembangunan (desaign and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Sahroni pun meminta agar Kejagung terus mengusut pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Diduga kuat masih banyak pihak-pihak yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus ini. Karena kalau kita pelajari, kasus pengkondisian lelang seperti ini biasanya memerlukan persekongkolan banyak pihak."

"Jadi saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru," ucapnya.

Maka dari itu, Sahroni berharap ketegasan Kejagung ini dapat menjadi peringatan keras bagi para pelaku yang masih ingin 'mengakali' PSN

(Tribunnews.com/Rifqah/Taufik Ismail/Chaerul Umam)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini