Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah janjinya untuk periset Indonesia.
Ganjar Pranowo berjanji jika terpilih menjadi Presiden, akan memberikan insentif kepada periset dan pihak swasta.
Janji tersebut disampaikan Ganjar dalam acara bertajuk 'President Candidate’s Lecture: IPTEKIN untuk Ketahanan Ekonomi dan Demokrasi Indonesia'.
Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) menggandeng Warta Kota (Tribun Network) untuk menggelar diskusi tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta ekonomi Indonesia, di Studio Kompas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).
"Kalau negara ini fokus maka meski ada penegasan yang harus kami lakukan, pemerintah memberikan penugasan riset ditingkatkan, swasta dilibatkan."
"Kenapa swasta juga tertarik coba kasih insentif kepada mereka, insentif kepada perusahaan, insentif kepada periset atau kami bisa menyelesaikan persoalan itu," ungkap Ganjar, Selasa, dilansir Wartakotalive.com.
Baca juga: Pengusung Ganjar-Mahfud Terganggu, Baja AMIN: Dukungan untuk AMIN Memang Luar Biasa
Ganjar Pranowo memaparkan, pemerintah harus bersikap tegas dan jelas terkait penganggaran kepada periset.
"Saya jelaskan regulasinya seperti apa sistem kelembagaannya seperti apa aktornya siapa."
"Kadang-kadang regulasi baik, lembaga dan sistemnya baik operatornya enggak baik, ketika punya komitmen untuk melaksanakan itu."
"Betapa sulitnya membuat sebuah aturan yang lebih adaptif pada perubahan yang ada."
"Kalau kami melihat cara penganggaran kami, kadang-kadang periset itu kan ada yang sukses dan tidak tinggal kita meminta kepada periset tentu pasti punya kemauan," papar Ganjar.
Baca juga: Gerak 98 Nilai Ganjar-Mahfud Bukan Pemimpin Instan, Berproses dari Perjuangan Pergerakan Mahasiswa
Dalam kesempatan itu, Ganjar menegaskan jika insentif diberikan, maka beberapa fokus seperti pangan, digital berbasis kecerdasan buatan, dan transisi energi terbarukan dapat diselesaikan.
"Kalau itu diberikan maka yang ada dalam pikiran saya beberapa fokus isu penting itu akan bisa diselesaikan oleh satu titik dan dalam hal tertentu itu mesti betul-betul ada yang mengawasi," katanya.
"Kalau perlu jadi pandangan nasional dan laporannya langsung ke presiden kalau di situ makanya tidak ada yang mengganggu pasti," terang Ganjar.