Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra, membocorkan visi misi baru terkait paradigma pembuatan kebijakan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.
Ia mengatakan pasangan AMIN, dalam visi barunya yang masih diembargo saat ini, ingin mengembalikan paradigma pembuatan kebijakan yang lebih memanusiakan manusia.
Menurutnya, selama ini paradigma pembuatan kebijakan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara bertajuk Keseriusan Capres dan Partai Politik Mengusung Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024 di Perpusnas Jakarta pada Kamis (19/10/2023).
"Ini kalau dari AMIN, atau yang disampaikan Pak Anies Baswedan beberapa waktu lalu, dia ingin mengembalikan manusia itu. Jadi betul, masalah rakyat tidak diperhatikan oleh politisi itu betul," kata Surya.
Baca juga: Sebut Tak Antipati dengan Jalur Sepeda, Pj Gubernur DKI Buka Peluang Lanjutkan Program Warisan Anies
"Karena ketika bekerja di pemerintahan, pemerintah itu bekerja dengan nonenklatur. Masing-masing kementerian punya UU, pakai UU ini. Masalah real masyarakat itu tidak bisa diatasi oleh Undang-Undang sektor dia. Masing-masing punya lintas sektor, dan harus terhubung satu sama lain. Jadi mestinya, paradigma ini dibalik. Apa sih masalah rakyat? Baru kemudian negara meresponsnya bagaimana," sambung dia.
Surya mengatakan dalam visi misi baru AMIN problem nyata masyarakat harus direspons oleh pemerintah dalam masing-masing sektor.
Karena kalau hal tersebut dilakukan, kata dia, kerja-kerja yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak.
Baca juga: Jadi yang Pertama Daftar ke KPU, Anies: Terima Kasih Atas Arahan dan Bimbingannya
"Sekarang masih embargo, kalau bisa lihat visi misinya AMIN yang baru itu mengembalikan paradigma. Problem real masyarakat direspons oleh pemerintah dalam sektor masing-masing. Dan ini ada shared KPI, key performance indicator, yang dibagikan dalam lintas sektor," kata dia.
"Karena kalau tidak, kita tidak merespons masalah nyata masyarakat, pemerintah tercapai nggak kerjanya? Ada meeting, ada klaim-klaim kegiatan, ada laporan kegiatan, fotonya lengkap, tapi tidak berdampak," ujar dia.