TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengangkat lagi soal permintaan jabatan presiden 3 periode.

Permintaan tersebut dikatakan menjadi awal renggannya hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan.

Penyebab renggangnya hubungan PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi itu awalnya diungkapkan Adian Napitupulu.

Baca juga: Hasto Sebut Informasi Permintaan 3 Periode dari Pak Lurah Berasal dari Menteri

Hasto Kristiyanto kemudian mengaku menerima informasi bahwa 'Pak Lurah' merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Hasto, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, label 'Pak Lurah' sendiri merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto melanjutkan, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat berbicara dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan identitas sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

Baca juga: Anak hingga Menantu Jokowi Berpaling ke Kubu Prabowo, Benarkah Pemicunya Jabatan Presiden 3 Periode?

Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.

Diungkap oleh Adian

Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P.

Ia menduga hal itu disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

Baca juga: Bantahan Puan soal Rumor Jokowi Minta Jabatan 3 Periode pada Megawati: Mekanismenya dari Mana?

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.

Baca juga: Ganjar Capres PDIP, Prabowo Mania Sebut Gugurkan Rencana Jahat Presiden 3 Periode dan Tunda Pemilu

Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.

Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.

Puan: Ngga Pernah Beliau Minta Tiga Periode

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani buka suara soal rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) konflik dengan ketua umumnya, yakni Megawati Soekarnoputri.

Adapun konflik itu bermuka ketika Jokowi tak mendapat restu dari PDIP untuk memperpanjang jabatannya sebagai presiden.

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5x2 sama dengan 10 tahun," kata Puan Maharani kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Oktober 2023.

Puan merasa heran soal adanya keinginan dari sejumlah pihak mengenai perpanjangan masa jabatan presiden sebanyak tiga periode.

Menurutnya, hal tersebut tidak memungkinkan.

Baca juga: Projo Tegas Tolak Penundaan Pemilu dan Jokowi 3 Periode

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya darimana kemudian seperti apa, waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," ucapnya.

Puan juga membantah soal Presiden Jokowi yang diisukan meminta perpanjangan kepada Megawati.

"Enggak, enggak pernah setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," pungkasnya. (Tribunnews.com/Fersianus Waku/Taufik)