Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Presiden Jokowi, kini giliran Megawati Soekarnoputri yang bicara soal politik tanah air jelang Pemilu 2024.
Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP itu menyatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024.
Pernyataan ini disampaikan dalam pidato politiknya merespons dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
Beberapa minggu sebelumnya Presiden Jokowi sudah angkat bicara soal situasi politik saat ini.
Jokowi mengatakan situasi politik menjelang Pemilu 2024 dipenuhi dengan drama.
Bahkan menurut dia, kondisinya sudah bak drama korea dan sinetron.
Pernyataan Jokowi itu ramai-ramai dikomentari oleh para capres cawapres mulai dari Ganjar, Gibran hingga Gibran.
Megawati Soekarnoputri Cium Sinyal Kecurangan Pemilu 2024
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
Dalam pidatonya, Megawati menyatakan, mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024.
Megawati mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing.
"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani," kata Megawati dalam pidatonya yang ditayangkan langsung di streaming YouTube, Minggu (12/11/2023).
Pesan Megawati: Terus Kawal Demokrasi Berdasarkan Nurani
Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi.
Kata dia, masyarakat jangan takut untuk bersuara dan berpendapat.
"Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani! Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat," kata dia.
Baca juga: Gibran Setuju Banyak Drama di Pilpres 2024, Benarkah Jokowi Mulai Gencarkan Serangan Tipis-tipis?
Pengawalan terhadap agenda demokrasi itu menurut Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut, guna menghindari terjadinya kesewenang-wenangan.