Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali membantah Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menjalin komunikasi dengan pihak partai pengusung Ganjar-Mahfud jelang kampanye Pilpres 2024.
Kata Ali, sejatinya NasDem bersama Koalisi Perubahan tidak akan pernah menjalin suatu hubungan yang didasarkan pada suatu kebencian.
"Jadi sekali lagi bahwa koalisi perubahan itu tidak akan pernah membangun koalisi yang semangatnya kemarahan dan kebencian," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
Ali juga menekankan bahwa, tidak ada komunikasi yang dibangun antara tim sukses koalisi perubahan dan TPN tidak menjalin komunikasi untuk menyerang menjadikan suatu paslon menjadi musuh.
Sebab, kata dia, sejatinya yang harus dilakukan para tokoh dan politikus dalam menjalin koalisi yakni semangat kesamaan untuk kesejahteraan Indonesia, bukan malah sebaliknya.
Baca juga: Anies-Cak Imin Akui Belum Ada Komunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud Sikapi Klaim Hasto soal Tekanan
"Jadi kalau kemudian kita membangun koalisi itu harus visinya setara, semangatnya, keindonesiaan nya setara. Jangan kemudian kelompok itu dibangun hanya karena kebencian, kemarahan. Koalisi itu harus dibangun dengan perasaan yang sama," kata dia.
Kata Ali, apa yang ingin diwujudkan Koalisi Perubahan dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini adalah menciptakan pemilu dengan suasana riang gembira.
Atas hal itu, Ali menegaskan kalau koalisi yang dibangun PKS, NasDem, dan PKB enggan untuk ikut campur dalam dinamika politik yang melibatkan suatu koalisi yang ada saat ini.
"Bagaimana, mau jadi apa negara kalau kita bangun dengan amarah dan kebencian. Jadi kalau saya ayok kita mari sama-sama fokus. kan tahapan itu sudah selesai, tahapan pemilu itu sudah sampai penetapan calon dan penentuan nomor urut," kata dia.
Baca juga: Yenny Wahid Sebut Ganjar-Mahfud Dekat dengan Rakyat, Berani, dan Berkomitmen dalam Penegakan Hukum
"Kita malah mengajak tiga paslon, ayo kita dukung sama-sama, kita dukung bersama, kita bangun komitmen bersama di hadapan rakyat untuk menciptakan Pemilu yang damai," kata Ali.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan tekanan demi tekanan mulai terasa dialami TPN dan pihak yang menyuarakan mengenai pasangan calon nomor urut tiga.
Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela rapat konsolidasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
Di mana, acara tersebut, dihadiri seluruh Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud dari 38 provinsi.
"Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini pun mencontohkan adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud naik.
Tekanan yang sama juga dialami pegiat media sosial Ulin Niam Yusron.
Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama rekan separtainya, Adian Napitupulu.
"Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi," ucap Hasto.
Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar-Mahfud dan penyuara kebenaran takut, justru semakin kokoh.
Dia mengatakan putra Proklamator RI Bung Karno, Guntur Soekarnoputra juga adanya gerakan perlawanan itu.
"Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini, kan, the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain," jelas Hasto.
Hasto juga berdiskusi dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengalami tekanan serupa.
"Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," jelas Hasto.