Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024 Siap Digelar, TNI-Polri dan ASN Diimbau Jaga Netralitas
Lodewijk juga mengimbau netralitas TNI, Polri, ASN, maupun penyelenggara Pilkada dapat dijaga dan terus dipelihara.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk F Paulus menyampaikan seluruh kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 telah menyatakan siap jelang pemungutan suara pada pada 27 November mendatang.
Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Jelang Pemungutan Suara bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Kantor Kemendagri Jakarta pada Jumat (22/11/2024).
Baca juga: Pilkada 2024 Tinggal Menghitung Hari, DPR Imbau Polri Jaga Wibawa dan Netralitas
“Hari ini kita rapat terakhir untuk pemeriksaan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Tadi hadir lengkap, ada 16 kementerian/lembaga yang terkait Desk Pilkada, dan apa yang kami dengar laporan dari masing-masing bagian, pada dasarnya menyatakan siap,” kata Lodewijk dalam keterangan resmi Humas Kemenko Polkam pada Jumat (22/11/2024).
Lodewijk juga mengimbau netralitas TNI, Polri, ASN, maupun penyelenggara Pilkada dapat dijaga dan terus dipelihara.
Baca juga: Ketentuan Libur Bekerja di Pilkada Tanggal 27 November 2024
Dengan demikian, lanjutnya, mereka betul-betul bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga pemilu yang jujur dan adil dapat tercapai.
"Kita juga menjaga untuk upaya meningkatkan indeks demokrasi indonesia baik dari aspek kebebasan, aspek kesetaraan, maupun aspek kelembagaan penyelenggara pemilu pada tahun 2024 ini bisa meningkat," kata Lodewijk.
Lodewijk juga mengatakan tanggal 27 November telah ditetapkan sebagai hari libur nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Oleh karena itu ia berpesan agar seluruh kementerian, lembaga, serta perusahaan negeri maupun swasta dapat mempedomani Keppres tersebut.
"Tentunya pada saat itu diharapkan perusahaan-perusahaan swasta maupun yang terkait dapat meliburkan karyawannya sehingga mereka bisa berbondong-bondong ke TPS. Ini penting karena kita akan berusaha mengejar partisipasi pemilih yaitu 82 persen," lanjutnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya juga menyampaikan secara teknis kesiapan penyelenggaraan Pilkada mulai dari distribusi logistik hingga mitigasi bencana
telah mencapai 90 persen.
Baca juga: PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Dinilai Langgar UU Pilkada, Berpotensi Picu Kisruh Saat Penghitungan Suara
Ia juga berharap partisipasi politik naik dalam Pilkada Serentak 2024.
"Partisipasi politik kita harapkan naik, karena ada penyederhanaan jumlah TPS, tentu ada konsekuensi bagi jarak tempuh pemilih, ini harus dilakukan usaha bersama untuk mengajak para pemilih ini mencoblos," ungkap Bima.
Bima juga mengatakan Kemendagri memiliki fokus kepada daerah-daerah marjinal serta daerah rawan bencana agar tetap bisa menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan.
Untuk itu ia mengungkapkan rencananya untuk mengunjungi Flores Timur.
"Kami akan berkunjung ke Flores Timur untuk memastikan saudara-saudara kita pengungsi bisa menggunakan hak pilihnya," pungkas Bima. (*)