"Oh itu bro sudah tau kalau kabinet sekarang namanya kabinet indonesia maju? Udah tahu belum? Udah tahu? Iya kabinet namanya Indonesia Maju jadi tulis besar-besar ini media center Indonesia Maju," kata Bahlil.

Bahlil juga membantah Media Center Indonesia Maju berkaitan dengan politik. 

"Di sini hanya membicarakan tentang apa yang menjadi data kebijakan pemerintah. Sementara unsur politik tidak ada di sini. Jadi bukan sekretariat politik tapi ketika ada sekelompok orang atau salah satu kelompok yang memberikan atau mempertanyakan atau katakanlah menyerang pemerintah dengan narasi yang tidak benar kami berhak melakukan klarifikasi."

"Tapi, saya tegaskan lagi di sini bukan untuk urusan politik," tuturnya.

Sementara itu, soal pendanaan, Bahlil enggan mengungkapnya.

Ia hanya mengatakan sumber dana yang dipakai merupakan sumber dana yang tidak melanggar aturan.

Bahlil mengatakan anggaran itu bakal dipertanggungjawabkan kepada Inspektorat kementerian. 

"Menyangkut anggaran nanti saya diperiksa inspektur saja. Itu urusan saya, itu ada mekanisme. Jangan saya lapor ke bro, saya lapor ke inspektur, yang jelas dana halal dan tidak melanggar aturan," kata Bahlil

Dinilai sebagai pemborosan

Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menilai pembentukan Media Center Indonesia Maju tidak memiliki urgensi. 

Terlebih pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bakal segera berakhir. 

Trubus justru menilai keberadaan Media Center Indonesia Maju saat ini bernuansa politis. 

"Sebenarnya tidak ada urgensi untuk itu. Kalau dilihat dari sisi urgensi karena pemerintahan ini juga mau berakhir. Pendirian media center seperti itu terlalu politis," kata Trubus dihubungi Rabu (6/12/2023).

Lebih lanjut, Trubus berpendapat keberadaan Media Center Indonesia Maju itu juga bakal menciptakan persaingan dengan lembaga pemerintah lainnya.